Perpustakaan Digital ITB

Urbanisasi menarik perpindahan penduduk ke kota, yang kemudian memicu terjadinya perubahan penggunaan lahan. Kabupaten Bekasi memiliki peran sebagai kawasan ketahanan pangan, tetapi tren meningkatnya lahan terbangun mengancam eksistensi ekosistem pangan tersebut. Perencanaan tata ruang wilayah memiliki peran penting dalam mewujudkan wilayah yang layak huni dan berkelanjutan hingga di masa mendatang. Daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem pangan menjadi indikator penting untuk dipertimbangkan dalam perencanaan tata ruang wilayah. Pengukuran Indeks Jasa Ekosistem (IJE) penyedia pangan merupakan salah satu alternatif unuk memetakan jasa ekosistem penyedia pangan. Sebelum kerusakan ekosistem penyedia pangan tidak dapat diperbaiki, diperlukan pemahaman mengenai kondisi ketersediaan pangan di masa mendatang melalui model prediksi perubahan tutupan lahan serta pengaruhnya terhadap jasa ekosistem penyedia pangan sebagai pertimbangan dalam penataan ruang. Tujuan studi ini adalah melakukan pemodelan spasial perubahan tutupan lahan serta pengaruhnya terhadap jasa ekosistem penyedia pangan sebagai pertimbangan dalam penataan ruang di Kabupaten Bekasi. Data dalam studi ini menggunakan data sekunder dari pemerintah dan situs resmi lainnya. Temuan studi ini di antaranya mengklasfikasi 10 kelas tutupan lahan di Kabupaten Bekasi yang perubahannya secara umum berasal dari lahan non terbangun menjadi lahan terbangun. Model prediksi dilakukan dengan dan tanpa menggunakan constraint zone, keduanya menghasilkan perubahan tutupan lahan dengan tren lahan terbangun yang meningkat hingga tahun akhir prediksi 2031. Akibatnya, pada pemetaan IJE penyedia pangan, nilai IJE kategori rendah semakin mendominasi di masa mendatang. Terdapat ketidaksesuaian antara hasil prediksi dengan kebijakan tata ruang yang berlaku, seperti RTRW dan LSD. Diperlukan upaya untuk lebih mengoptimalkan kesediaan jasa ekosistem penyedia pangan, diantaranya melalui peningkatan ketegasan dalam penerapan aturan tata ruang, perbaikan penentuan kawasan prioritas ketahanan pangan, dan mensinkronkan antar kebijakan tata ruang yang berlaku