Perpustakaan Digital ITB

Provinsi Papua memiliki potensi pertambangan mineral logam yang menjadi andalan dalam perekonomian Indonesia. Sektor pertambangan khususnya tembaga dan emas, memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB Provinsi Papua. Pada tahun 2022, DPR-RI membahas pembentukan tiga provinsi baru di Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua, terutama di daerah pelosok. Penelitian ini menggunakan Tabel Input-Output dan Ordinary Least Square untuk menganalisis pengaruh sektor pertambangan terhadap perekonomian dan keterkaitannya dengan sektor lain di Provinsi Papua. Hasil penelitian menunjukkan sektor pertambangan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Papua. Namun, keterkaitannya dengan sektor lain masih perlu diperkuat. Pembentukan tiga provinsi baru diharapkan memaksimalkan potensi sektor unggulan masing-masing provinsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara merata. Papua Pegunungan fokus pada sumber daya alam pertanian dan kehutanan, Papua Selatan pada pertanian, dan Papua Tengah pada sektor pertambangan. Hilirisasi pertambangan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan harus menjadi fokus untuk meningkatkan nilai tambah agar sektorsektor lainnya bisa merasakan kehadiran sumber daya alam. Kualitas tata kelola dan kebijakan ekspor pertambangan juga harus ditingkatkan. Penekanan pada pemanfaatan hasil tambang di dalam negeri dapat meningkatkan nilai tambah dalam rantai pasok dan memberikan dampak positif bagi sektor lainnya. Ketergantungan pada ekspor komoditas juga perlu dikelola dengan baik untuk mengurangi dampak fluktuasi harga terhadap perekonomian Papua. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sektor pertambangan mineral logam memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua. Pembentukan provinsi baru menjadi kesempatan untuk memaksimalkan potensi sektor unggulan masing-masing daerah. Tantangan dalam meningkatkan keterkaitan sektor pertambangan dengan sektor lainnya harus diatasi melalui strategi bijaksana dan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan.