Perpustakaan Digital ITB

Revitalisasi Kawasan Pariwisata Situ Bagendit dilakukan untuk meningkatkan ekonomi daerah pasca pandemi. Meskipun kawasan tersebut belum resmi dibuka, terdapat kerusakan dan permasalahan kepemilikan aset serta kewenangan. Dalam penelitian ini, tujuannya adalah mengidentifikasi model kelembagaan pengelolaan Kawasan Pariwisata Situ Bagendit. Dengan pengumpulan data data sekunder serta data primer melalui wawancara dan observasi. Adapun wawancara dilakukan dengan pendekatan purposive sampling. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis stakeholder, analisis jejaring sosial dan analisis kesenjangan. Hasilnya menunjukkan keterlibatan banyak aktor, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, dan lembaga masyarakat. Bappeda Kabupaten Garut, Disparbud Kabupaten Garut, dan UPT Situ Bagendit merupakan stakeholder kunci dalam pengelolaan Kawasan Pariwisata Situ Bagendit. Masyarakat, Pokdarwis, dan BUMDes termasuk dalam kelompok dengan kepentingan dan pengaruh yang minim, namun tetap perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Pengembangan pariwisata melalui revitalisasi merupakan arahan langsung dari presiden yang dikoordinasikan dengan kementerian dan disampaikan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Garut selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat terkait perkembangan pembangunan, penyusunan DED, dan pendanaan tahap revitalisasi. Adapun koordinasi antar aktor dilakukan secara berkala baik dalam bentuk rapat koordinasi maupun saat ada keperluan tertentu. Terdapat kebutuhan untuk meningkatkan pemeliharaan, pengawasan, pemberdayaan SDM, dan perencanaan keuangan. Disparbud Kabupaten Garut sedang menyempurnakan masterplan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Rencana melibatkan pihak swasta belum terwujud, dan masyarakat khawatir tentang keterlibatan mereka. Pemodelan kelembagaan melalui pendekatan Destination Management Organization (DMO) dan Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP) diperlukan untuk pengelolaan yang partisipatif.