Perpustakaan Digital ITB

Kekurangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) merupakan hambatan besar dalam pembangunan perumahan berkelanjutan di Indonesia. Terbatasnya anggaran dan kurangnya komunikasi antara pengembang dan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penyebab kegagalan penyediaan PSU yang memadai. Perumahan Rancaekek Permai 2 di Kabupaten Bandung adalah contoh perumahan subsidi yang menghadapi masalah ini. Evaluasi terhadap kinerja pemenuhan standar dari pengadaan PSU di Rancaekek Permai 2 diperlukan untuk memberikan rekomendasi perbaikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi formal tidak langsung secara kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara serta data sekunder dari narasumber yang terpilih menurut hasil analisis stakeholder. Penilaian dilakukan berdasarkan persentase keterpenuhan tolok ukur setiap indikator penilaian dan menggunakan metode sturgess untuk menghasilkan 8 klasifikasi tingkat pemenuhan standar. Penilaian kinerja pemenuhan standar dari kondisi PSU di Perumahan Rancaekek Permai 2 melibatkan 5 aspek penilaian dan 97 indikator dari tinjauan peraturan. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung dan PT Sentrad Naluri Kreasi berperan penting dalam kebijakan pengadaan PSU di Perumahan Rancaekek Permai 2. Masyarakat penghuni mengelola sebagian prasarana dan sarana. PDAM Tirta Raharja Rancekek belum melayani karena keterbatasan sumber daya. PT PLN ULP Rancaekek mengawasi ketenagalistrikan. Selain itu, tingkat pemenuhan standar infrastruktur di Perumahan Rancaekek Permai 2 hampir memenuhi dengan nilai 82,47%. Prasarana mencapai 74,58%, sarana mencapai 85,71%, dan utilitas umum mencapai 95,83%. Terdapat 79 indikator yang terpenuhi dari 97 yang diharapkan dalam penelitian. Sehingga diperlukan perbaikan infrastruktur dan kolaborasi antar stakeholders