![](https://digilib.itb.ac.id/assets/icon/pdf.gif)
2008 TA PP ADYA NINGGAR LARAS KUSUMO 1-COVER
Terbatas  rikrik
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas  rikrik
» Gedung UPT Perpustakaan
![](https://digilib.itb.ac.id/assets/icon/pdf.gif)
2008 TA PP ADYA NINGGAR LARAS KUSUMO 1-BAB 1
Terbatas  rikrik
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas  rikrik
» Gedung UPT Perpustakaan
![](https://digilib.itb.ac.id/assets/icon/pdf.gif)
2008 TA PP ADYA NINGGAR LARAS KUSUMO 1-BAB 2
Terbatas  rikrik
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas  rikrik
» Gedung UPT Perpustakaan
![](https://digilib.itb.ac.id/assets/icon/pdf.gif)
2008 TA PP ADYA NINGGAR LARAS KUSUMO 1-BAB 3
Terbatas  rikrik
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas  rikrik
» Gedung UPT Perpustakaan
![](https://digilib.itb.ac.id/assets/icon/pdf.gif)
2008 TA PP ADYA NINGGAR LARAS KUSUMO 1-BAB 4
Terbatas  rikrik
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas  rikrik
» Gedung UPT Perpustakaan
![](https://digilib.itb.ac.id/assets/icon/pdf.gif)
2008 TA PP ADYA NINGGAR LARAS KUSUMO 1-BAB 5
Terbatas  rikrik
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas  rikrik
» Gedung UPT Perpustakaan
![](https://digilib.itb.ac.id/assets/icon/pdf.gif)
2008 TA PP ADYA NINGGAR LARAS KUSUMO 1-PUSTAKA
Terbatas  rikrik
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas  rikrik
» Gedung UPT Perpustakaan
Kawasan Wisata Pesisir Barat Serang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap
bahaya tsunami yang tidak hanya dipicu oleh pergeseran lempeng Indo-Australia namun
juga aktivitas Anak Gunung Krakatau. Dilain pihak, kawasan tersebut memiliki potensi
wisata yang tinggi sebagai salah satu penggerak perekonomian wilayah Kabupaten Serang.
Oleh karena itu diperlukan mitigasi bencana tsunami yang mampu mengurangi kerentanan
terhadap bahaya tsunami. Salah satu cara mitigasi bencana tsunami yaitu melalui penataan
ruang, yang sesuai dengan UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, merupakan
upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan.
Namun kenyataannya, di kawasan tersebut masih menunjukkan indikasi banyaknya
bangunan-bangunan kritis yang berlokasi dekat dengan bibir pantai, jalan utama yang
sejajar dengan pantai, tidak adanya alat pengendalian pemanfaatan ruang yang memadai,
yang secara keseluruhan menunjukkan indikasi pelaksanaan penataan ruang yang rentan
terhadap bahaya. Sehingga, dengan kondisi yang demikian, diperkirakan akan
mendatangkan sejumlah besar korban seandainya tsunami benar-benar terjadi. Hal-hal di
atas menimbulkan pertanyaan yang diangkat menjadi studi, yaitu seberapa efektifkah
pelaksanaan penataan ruang untuk mitigasi bencana tsunami di Kawasan Wisata Pesisir
Barat Serang.
Studi yang mengevaluasi keefektifan pelaksanaan penataan ruang untuk mitigasi
bencana tsunami di Kawasan Wisata Pesisir Barat Serang ini menggunakan pendekatan
evaluasi output dari tahapan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang. Sebagai dasar melakukan penilaian, terlebih dahulu dilakukan
perumusan indikator dan tolok ukur berlandaskan literatur dan peraturan terkait. Indikator
dikelompokkan dalam 3 tahapan pelaksanaan penataan ruang. Masing-masing indikator
memiliki tolok ukur yang digunakan untuk penilaian output masing-masing tahapan
pelaksanaan penataan ruang.
Hasil studi terhadap Kawasan Wisata tersebut menunjukan kecenderungan
pelaksanaan penataan ruang untuk mitigasi yang tidak efektif. Melalui penilaian, tolok ukur
yang tidak terpenuhi diantaranya pusat/sub pusat permukiman yang berada di luar daerah
rendaman tsunami, peruntukan/penggunaan lahan yang berfungsi sebagai shelter evakuasi
vertikal, jaringan jalan sebagai jalur evakuasi, serta sosialisasi, pelatihan dan simulasi
bencana tsunami. Tahapan yang paling banyak terpenuhi tolok ukurnya adalah pengendalian
pemanfaatan ruang. Perencanaan merupakan tahapan yang paling rendah tolok ukur
terpenuhinya.
Berdasarkan kesimpulan studi, rekomendasi dalam upaya meningkatkan keefektifan
pelaksanaan penataan ruang untuk mitigasi bencana tsunami di Kawasan tersebut, yaitu
pada tahapan perencanaan dengan menyusun rencana pola dan struktur ruang, arahan
pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang
yang mampu mengurangi kerentanan terhadap tsunami. Pada tahapan pemanfaatan ruang
dengan membuat program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya serta menyusun
peraturan khusus untuk pengendalian pemanfaatan ruang. Tahapan pengendalian
pemanfaatan ruang perlu meningkatkan upaya membentuk pola dan struktur ruang yang
mampu mengurangi kerentanan terhadap tsunami dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi,
pelatihan dan simulasi.