Perpustakaan Digital ITB
COVER Muhammad Sulaiman
PUBLIC sarnya
BAB_1 Muhammad Sulaiman
PUBLIC sarnya
BAB_2 Muhammad Sulaiman
PUBLIC sarnya
BAB_3 Muhammad Sulaiman
PUBLIC sarnya
BAB_4 Muhammad Sulaiman
PUBLIC sarnya
BAB_5 Muhammad Sulaiman
PUBLIC sarnya
BAB_6 Muhammad Sulaiman
PUBLIC sarnya
2023_TS_PP_MUHAMMAD_SULAIMAN_DAFUS.pdf
EMBARGO 2026-07-17
EMBARGO 2026-07-17
2023_TS_PP_MUHAMMAD_SULAIMAN_lampiran.pdf
EMBARGO 2026-07-17
EMBARGO 2026-07-17
Wilayah Natuna kaya sumber daya perikanan karena sebagian besar merupakan laut. Namun, kekayaan ini juga menimbulkan pelanggaran batas wilayah dan illegal fishing oleh negara tetangga, terutama di Perairan Natuna. Pemerintah Indonesia telah mengatur keamanan laut melalui UU No. 17 Tahun 2008. Beberapa lembaga seperti TNI-AL, BAKAMLA, DITPOLAIR, dan DITJEN PSDKP bertugas menjaga kedaulatan laut. Namun, terdapat kemungkinan tumpang tindih dalam pengaturan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sektor perikanan di Indonesia, dengan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi sektor perikanan dan efektivitas strategi pengelolaan perikanan. Metode yang digunakan berupa kualitatif dengan data primer dan sekunder. Analisis menunjukkan adanya tumpang tindih wewenang dan tugas antara lembaga penegak hukum. Ada perluasan aturan dan kejelasan dalam mengatur tata kelola lembaga tersebut untuk menghindari konflik dan ego sektoral.