Perpustakaan Digital ITB

Air minum merupakan hak dari setiap warga negara untuk mendukung aktivitas maupun kebutuhan. Infrastruktur air minum dengan sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan (SPAM-JP) yang disediakan oleh pemerintah seharusnya menjadi solusi atas tantangan tersebut, namun infrastruktur eksisting pelayanannya masih belum maksimal. Tingkat pelayanan eksisting untuk Wilayah Metropolitan Bandung Raya perlu ditingkatkan mengingat baru tercapai 23%. Maka dari itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan tingkat pelayanan air minum dengan SPAM-JP guna memenuhi target nasional 2024, baik melalui suatu strategi maupun kebijakan pemerintah yang efektif dan efisien. Untuk mendukung pemerintah dalam merancang kebijakan maupun strategi tersebut, perlu dilakukan studi untuk mengetahui persoalan dan prioritas penanganan wilayah yang menjadi penyebab rendahnya tingkat pelayanan air minum perpipaan di Wilayah Metropolitan Bandung Raya. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi prioritas wilayah pengembangan sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan berdasarkan faktor yang mempengaruhi tingkat pelayanan air minum di wilayah metropolitan bandung raya. Metode yang dipilih adalah menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan kondisi penyediaan air minum perpipaan, analisis autokorelasi spasial untuk memahami pola dan tren pelayanan air minum dalam data geografis dan membantu dalam membuat keputusan serta memprediksi perilaku spasial, analisis regresi OLS untuk mengetahui pengaruh dari faktor terhadap pelayanan air minum, dan analisis kuadran untuk menentukan prioritas lokasi peningkatan pelayanan air minum. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa faktor yang paling memiliki pengaruh terhadap peningkatan pelayanan air minum perpipaan di Metropolitan Bandung Raya adalah PDRB per kapita; kapasitas terpasang; tingkat kemiskinan; dan kepadatan penduduk. Pada studi ini dihasilkan wilayah prioritas peningkatan tingkat pelayanan berdasarkan faktor-faktor yang berpengaruh. Wilayah prioritas tersebut dibagi menjadi tiga prioritas yaitu prioritas I-III dengan karakteristik berdasarkan variabel yang dapat diintervensi yaitu variabel kapasitas terpasang, tingkat kemiskinan, dan PDRB perkapita pada kelompok kecamatan prioritas pertama, variabel kapasitas terpasang dan kepadatan penduduk pada kelompok kecamatan prioritas kedua, dan variabel kepadatan penduduk pada kelompok kecamatan pada prioritas ketiga. Kesimpulan dari studi ini, dengan mengetahui prioritas kecamatan, pihak pemerintah dan penyelenggara layanan air minum publik dapat menentukan prioritas penanganan dan memfokuskan usaha pada kecamatan yang paling membutuhkan. Ini memastikan bahwa setiap dana dan sumber daya yang tersedia digunakan untuk memperbaiki pelayanan air minum perpipaan di kecamatan-kecamatan yang paling membutuhkan, sehingga masyarakat pada kecamatan yang paling terdampak dapat terbantu. Rekomendasi dari studi ini adalah strategi dan kebijakan berdasarkan intervensi pada variabel tesebut.