Perpustakaan Digital ITB

Konsep smart city menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menunjang kebutuhan penduduk perkotaan dan untuk menimalisir permasalahan di perkotaan. Kementerian Kominfo melalui Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Kantor Staf Presiden, Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian PANRB menginisiasi penyelenggaraan Gerakan Menuju 100 smart city. Kabupaten Agam terpilih menjadi salah satu kabupaten untuk menyusun masterplan kota cerdas atau smart city dari empat puluh tujuh kota/kabupaten di Indonesia, melalui seleksi penilaian Gerakan Menuju Smart City 2023 yang telah diselenggarakan secara daring oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. Pada penelitian ini akan dibahas salah satu dimensi smart city, yaitu smart governance. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan smart governance dalam pelayanan publik di bidang pariwisata Kabupaten Agam, dengan sasaran mengidentifikasi indikator smart governance dalam pelayanan publik di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, menganalisis tingkat penerapan indikator smart governance dalam pelayanan publik di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, dan memberikan rekomendasi pengembangan smart governance dalam pelayanan publik di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam. Metode analisis penelitian dengan analisis deskriptif kulalitatif untuk menganalisa data primer yang telah diperoleh melalui observasi dan wawancara serta analisis skoring untuk menilai kesiapan smart governance bidang Pariwisata di Kabupaten Agam yang terdiri dari 3 domain, 6 aspek, dan 12 indikator yang diekstraksi dari model kinerja smart governance menurut (Herdiyanti et al., 2019). Berdasarkan hasil penilaian tingkat kesiapan, dapat diketahui bahwa nilai akhir tingkat kesiapan smart governance dalam pelayanan publik di bidang pariwisata Kabupaten Agam adalah 73,833%, yang termasuk kategori Skala 3, dengan keterangan Siap. Diketahui bahwa domain kebijakan publik memiliki nilai skor tingkat kesiapan domain yang paling tinggi, hal ini terbukti dari sudah tersedianya situs web pemerintah untuk menerima layanan laporan publik untuk layanan pariwisata dan tersedianya gudang regulasi sistem (Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) dalam JDIH untuk pariwisata. Selanjutnya domain birokrasi memiliki nilai skor tingkat kesiapan dibawah domain kebijakan publik, karena masterplan kota pintar atau smart city Kabupaten Agam belum tersedia dan pata tahap akan direncanakan untuk segera disusun serta persentase open data pemerintah untuk pariwisata masih sedikit dari jumlah data pariwisata yang sudah ada. Domain pelayanan publik memiliki nilai skor tingkat kesiapan domain yang paling rendah, karena layanan publik online (e-government) untuk pariwisata masih belum ada yang dilakukan secara online.