ABSTRAK Gabriel Efod Virant Pangkerego
PUBLIC Yoninur Almira BAB 1 Gabriel Efod Virant Pangkerego
PUBLIC Yoninur Almira BAB 2 Gabriel Efod Virant Pangkerego
PUBLIC Yoninur Almira BAB 3 Gabriel Efod Virant Pangkerego
PUBLIC Yoninur Almira BAB 4 Gabriel Efod Virant Pangkerego
PUBLIC Yoninur Almira BAB 5 Gabriel Efod Virant Pangkerego
PUBLIC Yoninur Almira BAB 6 Gabriel Efod Virant Pangkerego
PUBLIC Yoninur Almira BAB 7 Gabriel Efod Virant Pangkerego
PUBLIC Yoninur Almira PUSTAKA Gabriel Efod Virant Pangkerego
PUBLIC Yoninur Almira LAMPIRAN Gabriel Efod Virant Pangkerego
PUBLIC 
Penanganan permukiman kumuh menjadi isu penting dalam pembangunan
perkotaan, khususnya terkait persoalan legalitas lahan dan bangunan di dalamnya.
Salah satu lokasi kampung di Jakarta yang teridentifikasi sebagai permukiman
kumuh di atas tanah aset pemerintah, dan menjadi perhatian publik terkait dinamika
penanganannya, adalah Kampung Akuarium. Terjadi pergeseran kebijakan
penanganan permukiman kumuh di Kampung Akuarium antarperiode
pemerintahan Gubernur DKI Jakarta, dari pola pemukiman kembali yang diiringi
dengan praktik penertiban, menjadi pola peremajaan dengan konsep kampung
susun. Pembangunan Kampung Susun Akuarium dilatarbelakangi adanya kontrak
politik antara Gubernur Anies Baswedan dengan warga terdampak yang memilih
bertahan di lokasi penertiban. Dinamika penanganan Kampung Akuarium sudah
banyak dikaji dalam berbagai konteks penelitian. Namun penelitian yang ada belum
membahas dampak kebijakan pembangunan kampung susun secara holistis dan
komprehensif, dengan menggunakan sudut pandang Pemprov DKI Jakarta dan
warga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan penanganan
permukiman kumuh di Kampung Akuarium, tidak semata-mata berdasarkan
pengambilan keputusan secara politik, namun menggunakan kerangka analisis yang
lebih formal dengan membandingkan biaya dan manfaat sosial yang dihasilkan,
yang berfokus pada dampak pembangunan kampung susun. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran, dengan terlebih dahulu
melakukan penelitian kualitatif untuk menemukenali dampak-dampak penanganan
melalui studi kepustakaan dan wawancara. Selanjutnya, penelitian kuantitatif
dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis kelayakan pembangunan Kampung
Susun Akuarium menggunakan teknik analisis biaya-manfaat sosial berdasarkan
hasilan studi kepustakaan, wawancara, dan kuesioner warga. Dengan demikian,
hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis dalam keilmuan
PWK, khususnya terkait pengaplikasian teknik analisis biaya-manfaat sosial dalam
konteks penanganan permukiman kumuh. Selain itu, hasil penelitian ini dapat
menjadi masukan terhadap perbaikan intervensi pembangunan dan pengelolaan
Kampung Susun Akuarium pada tahap selanjutnya, serta untuk memutuskan suatu
kebijakan/program penanganan permukiman kumuh ke depannya.ii
Berdasarkan hasil analisis, pembangunan Kampung Susun Akuarium dilakukan di
atas tanah aset pemerintah dan berada di sub-zona pemerintahan daerah pada
RDTR-PZ, sehingga Pemprov DKI Jakarta memiliki kewenangan melangsungkan
fungsi pelayanan publik di atasnya, termasuk pembangunan perumahanpermukiman. Walaupun kurang sesuai dengan zona peruntukan RTH yang
ditetapkan pada Rencana Induk Kawasan Kotatua, namun proses pembangunan
kampung susun ini sudah mengikuti prosedur dan ketentuan pelestarian cagar
budaya yang berlaku. Adapun pembangunan Kampung Susun Akuarium
menghasilkan berbagai dampak yang dikelompokkan sebagai komponen biaya
sosial dan komponen manfaat sosial, baik yang dapat diukur maupun tidak dapat
dikuantifikasikan dalam penelitian ini. Dampak biaya yang dihasilkan terutama
adalah biaya pembangunan dan biaya operasional-pemeliharaan bangunan, serta
implikasi negatif terkait pertanahan dan pelestarian cagar budaya. Sementara,
dampak manfaat yang dihasilkan, di antaranya adalah: penguatan modal sosial dan
partisipasi masyarakat, peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan
perkotaan, peningkatan nilai lahan, keamanan bermukim warga dari sisi jaminan
HAT/bangunan dan kesesuaian penataan ruang, dukungan terhadap pelestarian
cagar budaya, serta peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Adapun, saat ini,
sebagian besar warga mengalami penurunan penghasilan rumah tangga akibat
perubahan struktur ekonomi rumah tangga, pekerjaan, dan jejaring ekonomi
pascapenertiban. Dengan demikian, perbaikan penghidupan masyarakat bergantung
pada keberlangsungan atau pengembangan rencana pemberdayaan ekonomi
kampung susun ke depan.
Dengan menggunakan beberapa asumsi dan perhitungan masa penghunian selama
25 tahun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan Kampung Susun
Akuarium memberikan nilai manfaat sosial lebih besar dibandingkan nilai biaya
sosial yang dikeluarkan. Namun, hasil ini belum mencerminkan kuantifikasi nilai
biaya/manfaat sosial terkait keamanan bermukim dan pelestarian cagar budaya,
biaya subsidi yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta, serta bergantung pada skema
pengelolaan kampung susun yang – pada saat pengumpulan data penelitian ini –
belum ditetapkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa investasi yang
dikeluarkan dalam pembangunan Kampung Susun Akuarium sudah layak secara
finansial dibandingkan nilai manfaat sosial yang dihasilkan. Namun, untuk
mencapai kemandirian warga dalam pengelolaan kampung susun, kapasitas
finansial warga dan/atau koperasi belum sebanding dengan biaya operasionalpemeliharaan yang perlu ditanggung hingga tahun 2047, sehingga diperlukan
peningkatan pendapatan unit usaha koperasi warga setidaknya dua kali lebih tinggi
dari kondisi saat ini.