digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

Virus COVID-19 pertama kali dilaporkan muncul di Wuhan, Tiongkok, pada akhir 2019. Sedangkan, kasus konfirmasi di Indonesia terjadi mulai Maret 2020, yang mana mempengaruhi kestabilan negara dan masyarakat. Berbagai upaya untuk membatasi penyebaran virus dilakukan oleh pemerintah Indonesia membuat kebijakan untuk membatasi kegiatan masyarakat, menambah kapasitas rumah sakit, maupun melaksanakan program vaksinasi gratis. Kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat ini beberapa kali berganti nama, yaitu PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang kemudian berubah menjadi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Pemerintah Indonesia memberikan penilaian kebijakan pada dasbor asesmen di situs covid19.go.id. Dasbor ini mencakup penilaian level transmisi komunitas, level kapasitas respons, dan level vaksinasi. Level transmisi komunitas adalah seberapa massif penyebaran virus COVID-19. Selanjutnya, level kapasitas respons adalah seberapa mampu rumah sakit untuk menerima penderita COVID-19. Selanjutnya, level vaksinasi adalah seberapa banyak persentase masyarakat yang sudah mendapatkan perlindungan dari vaksin. Dasbor asesmen ini diperbarui setiap harinya. Penerapan kebijakan saat ini cenderung menggunakan sistem top-down dibandingkan bottom-up berarti kurang bisa menangkap masalah apa yang tejadi di masyarakat. Keputusan yang bersifat top-down dapat membawa dampak negatif terhadap masyarakat akibat adanya bias. Oleh karena itu, sebuah tata kelola diperlukan agar penanganan pandemi COVID-19 dapat mengarahkan sebuah kebijakan yang lebih tepat guna untuk masyarakat. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk melihat dampak tersebut adalah sistem dinamis. Sistem dinamis menggambarkan kondisi saling ketergantungan yang mana sangat berguna untuk mendesain sebuah kebijakan. Model sistem dinamis dibuat dalam bentuk diagram sebab akibat dan stock and flow diagram. Diagram sebab akibat digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas. Sedangkan, stock and flow diagram digunakan untuk menunjukan hubungan matematis. Validasi model sistem dinamis dilakukan dengan membandingkan perilaku sistem dengan menggunakan data historis pandemi COVID-19 serta melakukan wawancara ahli. Selanjutnya, simulasi dilakukan dalam enam skenario uji, yaitu skenario business as usual, ekstrim / uncontrolled, level kebijakan 1, level kebijakan 2, level kebijakan 3, dan level kebijakan 4. Data yang digunakan untuk simulasi adalah data historis pandemi COVID-19 di Indonesia sejak Maret 2020 hingga November 2022. Hasil simulasi sistem dinamis digunakan untuk memetakan masalah yang terjadi, aktivitas apa yang perlu dikelola, serta siapa pihak yang terlibat dalam penanganan pandemi. Hasil simulasi ini digunakan sebagai dasar untuk merancang tata kelola penaganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Rancangan tata kelola ini mengacu pada tata kelola manajemen risiko COSO karena masih bersifat umum dan cenderung mudah dimengerti. Adanya keterbatasan sumber daya selama pandemi membuat pemilihan kerangka kerja ini lebih cocok untuk digunakan. Tata kelola yang dihasilkan terdiri dari tiga komponen utama, yaitu cakupan masalah, pemangku kepentingan yang terlibat, dan aktivitas yang dikelola. Cakupan masalah dari penanganan pandemi COVID-19 terdiri dari hukum, masyarakat, etika, dan teknologi. Selanjutnya, pemangku kepentingan yang terlibat adalah masyarakat, industri, akademisi, dan pemerintah, yang mana sejalan dengan penelitian terkait kerangka kerja inovasi quintuple helix. Sedangkan, aktivitas yang dikelola adalah testing, tracing, treatment, dan vaksinasi, yang mana sejalan dengan arahan dari WHO. Selanjutnya, rancangan tata kelola ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk memetakan kebijakan yang dapat diimplementasikan di seluruh Indonesia. Selain itu, diharapkan tata kelola dapat digunakan sebagai referensi jika terjadi pandemi lain yang terjadi di Indonesia.