![](https://digilib.itb.ac.id/assets/icon/pdf.gif)
ABSTRAK Galih Norma Ramadhan
Terbatas Yoninur Almira
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» ITB
![](https://digilib.itb.ac.id/assets/icon/pdf.gif)
BAB 1 Galih Norma Ramadhan
Terbatas Yoninur Almira
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» ITB
![](https://digilib.itb.ac.id/assets/icon/pdf.gif)
BAB 2 Galih Norma Ramadhan
Terbatas Yoninur Almira
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» ITB
![](https://digilib.itb.ac.id/assets/icon/pdf.gif)
BAB 3 Galih Norma Ramadhan
Terbatas Yoninur Almira
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» ITB
![](https://digilib.itb.ac.id/assets/icon/pdf.gif)
BAB 4 Galih Norma Ramadhan
Terbatas Yoninur Almira
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» ITB
![](https://digilib.itb.ac.id/assets/icon/pdf.gif)
BAB 5 Galih Norma Ramadhan
Terbatas Yoninur Almira
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» ITB
![](https://digilib.itb.ac.id/assets/icon/pdf.gif)
PUSTAKA Galih Norma Ramadhan
Terbatas Yoninur Almira
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» ITB
![](https://digilib.itb.ac.id/assets/icon/pdf.gif)
2021 TA PP GALIH NORMA RAMADHAN_LAMPIRAN.pdf)u
Terbatas Yoninur Almira
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» ITB
![](https://digilib.itb.ac.id/assets/icon/pdf.gif)
2021 TA PP GALIH NORMA RAMADHAN_JURNAL.pdf?
Terbatas Yoninur Almira
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» ITB
Desentralisasi merupakan instrumen kebijakan yang menciptakan kesempatan bagi
Pemerintah Daerah untuk mengurus berbagai kewenangan dan mengelola anggaran dalam
melaksanakan pelayanan publik dan program kebijakan di wilayahnya. Kebijakan
desentralisasi meliputi desentralisasi administratif, desentralisasi fiskal, dan desentralisasi
politik. Dengan hadirnya era desentalisasi memberi peluang bagi Pemerintah Daerah dan
warga masyarakat untuk merumuskan potensi, merencanakan, dan melaksanakan serta
mengontrol pengembangan wilayah di daerahnya, agar lebih tepat sasaran dan partisipatif.
Meskipun demikian tentu terdapat tantangan dan hambatan yang ada di daerah, sesuai kontek
pengembangan wilayah dan dinamika yang terjadi seperti faktor hadirnya pemimpin daerah
yang inovatif dan juga potensi kerjasama antar daerah. Maka, penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi pelaksanaan kebijakan desentralisasi dalam konteks pengembangan wilayah
di Kabupaten dan Kota di Indonesia, dengan studi kasus Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.
Identifikasi tersebut dilakukan dengan menguji berbagai variabel dan indikator terkait
berbagai tipe desentralisasi dan gambaran pengembangan wilayah di Kabupaten Trenggalek.
Metodologi dalam penelitian ini dibagi menjadi metode pengumpulan data dan metode
analisis data. Metode pengumpulan data terdiri dari pengumpulan data primer yang dilakukan
dengan wawancara dan obervasi serta data sekunder dengan studi literatur baik daring/luring.
Kemudian analisis data dilakukan dengan metode analisis statistik deskriptif, analisis konten,
analisis spasial, dan analisis SWOT. Hasil analisis menunjukan bahwa secara umum capaian
desentralisasi di Kabupaten Trenggalek mendorong proses demokratisasi dan tata kelola
pemerintahan, serta inovasi pelayanan publik dan percepatan pembangunan dengan didukung
faktor kepemimpinan kepala daerah. Meskipun demikian Kabupaten Trenggalek masih
kesulitan menggali potensi pendapatan daerah, meningkatkan daya saing ekonomi wilayah,
dan mengakselerasi pembangunan manusia serta mengentaskan kemiskinan. Keluaran dari
penelitian ini adalah rumusan indeks desentralisasi dan strategi pengembangan wilayah di
Kabupaten Trenggalek berdasarkan pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan
Spasial).