Perpustakaan Digital ITB

Dalam penyelenggaraan suatu proyek jalan tol, keterbatasan dana yang tersedia membuat pemerintah memutuskan untuk melakukan kerjasama Public Private Partnership (PPP) skema Build Operate Transfer (BOT) dengan badan usaha (investor). Penyelenggaraan proyek jalan tol ini memiliki risiko pendapatan yang menyebabkan adanya potensi rugi yang dihadapi badan usaha. Bila level risiko ini melebihi batas toleransi tertentu, maka badan usaha akan menolak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan proyek, meski valuasi nilai proyek yang diperoleh sangat besar sekalipun. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk memitigasi risiko yang dihadapi badan usaha ini adalah dengan menawarkan penjaminan Minimum Revenue Guarantee (MRG) yang disertai skema bagi hasil Traffic Revenue Cap (TRC). Pada buku ini, penulis menjelaskan konsep real-option dari MRG & TRC serta dampaknya terhadap Net Present Value (NPV) sebagai valuasi nilai proyek, dan valuasi keuntungan pemerintah dan badan usaha dengan pendekatan risk-neutral. Penulis selanjutnya mengaplikasikan data proyek jalan tol Batang-Semarang dan Pandaan-Malang ke model sebelum dan sesudah adanya MRG & TRC. Pada proyek jalan tol Batang-Semarang, valuasi NPV meningkat dari 1.6875 triliun rupiah menjadi 2.0187 triliun rupiah (19.623%) dan risiko proyek yang berkurang dari 18.54% menjadi 3.2%. Di sisi lain, valuasi NPV proyek jalan tol Pandaan-Malang meningkat dari 539.62 miliar rupiah menjadi 786.08 miliar rupiah (45.67%) dan risiko proyek yang berkurang dari 30.21% menjadi 5.75%. Meningkatnya valuasi NPV proyek dan berkurangnya eksposur risiko yang dihadapi badan usaha secara drastis dari kedua proyek menjadi bukti signifikansi dari adanya MRG & TRC pada penyelenggaraan proyek.