Perpustakaan Digital ITB

Tesis ini membahas tentang bagaimana mengembangkan boundary partners program audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI (BBPJN VI). Pembangunan jalan nasional merupakan salah satu bagian dari pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing global akan tetapi pembangunan jalan nasional menghadapi kendala dalam pelaksanaannya, dan data statistik menunjukkan kemunduran kuantitas pengadaannya. Program pengawasan merupakan salah satu upaya dari Kementerian PUPR untuk memacu pembangunan jalan nasional. Program pengawasan Inspektorat Jenderal merupakan salah satu upaya untuk menghadapi kendala-kendala pembangunan jalan nasional. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) oleh Inspektorat Jenderal bertujuan untuk menciptakan perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat pada pembangunan infrastruktur jalan nasional. Sesuai dengan visi PKPT yaitu menjadikan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR sebagai institusi pengawasan intern yang handal, memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). PKPT diharapkan dapat menghapus praktik KKN di segala bidang pemerintahan agar tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa, mengurangi kebocoran, meningkatkan kualitas infrastruktur, dan mengayomi pelaksana yang telah bekerja dengan baik dan benar, sehingga tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dapat terwujud. Penelitian ini menggunakan pendekatan outcome mapping untuk mengevaluasi aktor-aktor yang terlibat, proses dalam pengawasasan, output pengawasan, dan outcome atau hasil. Outcome pada outcome mapping berfokus pada perubahan perilaku dari aktor-aktor yang terlibat dalam program yang disebut boundary partners. Boundary partners merupakan atmosfir utama untuk keberhasilan program dalam pandangan outcome mapping. Analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa PKPT belum membentuk boundary partners dan pada akhirnya belum mencapai keseluruhan parameter ii perubahan perilaku. Dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa perubahan perilaku yang dihasilkan oleh PKPT hanya bersifat sementara. PKPT belum dapat memotivasi perubahan perilaku di lingkungan BBPJN VI maupun Inspektorat Jenderal dan belum dapat menciptakan boundary partners di antara kedua aktor tersebut. Perubahan perilaku dan boundary partners dapat tercapai jika Inspektorat Jenderal dapat merubah pola kerja dari yang bersifat penyidikan menjadi pendampingan kepada mitra, dan BBPJN VI dapat menerapkan sistem pengendalian intern yang melibatkan kerjasama dengan Inspektorat Jenderal. Oleh sebab itu, maka diperlukan tindakan yang dapat mendorong perubahan perilaku mulai dari tahap pendorongan motivasi sampai pemberian reward and punishment.