digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

ABSTRAK IRIS MAHANI
PUBLIC Alice Diniarti

COVER IRIS MAHANI
PUBLIC Alice Diniarti

BAB 1 IRIS MAHANI
PUBLIC Alice Diniarti

BAB 2 IRIS MAHANI
PUBLIC Alice Diniarti

BAB 3 IRIS MAHANI
PUBLIC Alice Diniarti

BAB 4 IRIS MAHANI
PUBLIC Alice Diniarti

BAB 5 IRIS MAHANI
PUBLIC Alice Diniarti

BAB 6 IRIS MAHANI
PUBLIC Alice Diniarti

BAB 7 IRIS MAHANI
PUBLIC Alice Diniarti

BAB 8 IRIS MAHANI
PUBLIC Alice Diniarti

PUSTAKA IRIS MAHANI
PUBLIC Alice Diniarti

Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dalam mendukung konektivitas nasional menjadi prioritas pembangunan Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mendorong Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan jalan tol. Sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 2017 jalan tol yang beroperasi hanya 1064 km. Investor kurang tertarik berinvestasi pada jalan tol karena sebagian besar diantaranya masih kurang layak secara finansial apabila menggunakan skema Build Operate Transfer (BOT). Untuk jalan tol yang kurang layak finansial seharusnya menggunakan skema Supported Build Operate Transfer (SBOT). Pada skema SBOT pemerintah bisa terlibat mulai dari persiapan, pendanaan sampai masa konstruksi sedangkan pada skema BOT, pendanaan dan masa konstruksi sudah menjadi tanggung jawab badan usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan bentuk dukungan pemerintah non contingent pada jalan tol dengan skema SBOT di Indonesia. Ruang lingkup disertasi ini meliputi: (a) Menentukan MARR yang sesuai untuk investasi jalan tol di Indonesia, (b) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kelayakan finansial, (c) menganalisis alternatif dukungan, (d) menganalisis area potensi SBOT, (e) menganalisis risiko pemberian dukungan dan (f) merumuskan mitigasi risiko Metode yang digunakan adalah gabungan kualitatif dan kuantitatif. Untuk menentukan Minimum Attractive Rate of Return (MARR) digunakan metode korelasi, CAPM dan gap IRR terhadap suku bunga. Untuk menentukan dukungan yang efektif dan area potensi SBOT digunakan studi kasus pada jalan tol tidak layak, sementara dalam menentukan karakteristik dukungan, risiko dan mitigasinya dilakukan secara kualitatif berdasarkan wawancara/kuesioner. Analisis risiko dan mitigasinya meliputi tahap: 1) Proses pemberian masing-masing dukungan; 2)Identifikasi risiko masing-masing tahap; 3) Deskripsi dan preliminary screening; 4) Analisis risiko kualitatif dan validasi; 5)Rumusan mitigasi dan validasi; 6) Alternatif mitigasi atas dasar regulasi, institusi, proses bisnis dan kompetensi. Berdasarkan hasil kajian, MARR pada jalan tol yang wajar adalah 3,58 diatas suku bunga investasi. Faktor-faktor yang berpengaruh pada kelayakan finansial jalan tol dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu faktor spesifik proyek (biaya investasi, biaya OM, tarif, volume lalulintas, masa konsesi) dan faktor umum (pajak, suku bunga dan inflasi). Dari hasil analisis kuantitatif maupun kualitatif, dukungan potensial pada skema SBOT adalah construction grant, partial construction, revenue subsidy/operation grant serta kombinasi construction dan operation grant. Dukungan partial construction dan construction grant sudah ada di Indonesia, sedangkan dukungan revenue subsidy/operation grant serta kombinasi construction dan operation grant adalah bentuk pengembangan dukungan. Rekomendasi mitigasi risiko pemberian dukungan, secara umum, mencakup: (a)aspek regulasi meliputi: perlu evaluasi batasan maksimum dukungan dan memperbaiki atau melengkapi peraturan menteri terkait pemberian dukungan; (b)aspek institusi meliputi perlu adanya BLU yang khusus menampung anggaran di Kementerian Keuangan, unit khusus di BPJT yang menangani masalah Viability Gap Funding (VGF) dan tim pendampingan BPJT dalam menyusun dokumen pengajuan penjaminan; (c)Aspek kompetensi meliputi perlu peningkatan kompetensi institusi dan BUJT dalam kreativitas jasa konstruksi dan (d) aspek proses bisnis: perlu peningkatan koordinasi antar sektor terkait, kerjasama dengan DPR, sosialisasi manfaat jalan tol untuk daerah, evaluasi tarif rencana dan pengalihan sebagian risiko ke PT PII. kondisi yang memaksa. Secara khusus, rekomendasi mitigasi untuk dukungan partial construction mencakup: (1) Perlu adanya Permen PUPR sebagai pedoman pelaksanaan, (2) Peningkatan peran BPJT dalam pengaturan kontrak konstruksi, pengontrolan progress dan kualitas, (3) Peningkatan sosialisasi ke BUJT, (4) Pelaksanaan kontrak konstruksi pemerintah melalui design build, (5) Peningkatan pengawasan lapangan oleh Bina Marga dan tim MK, (6) Pengetatan proses pengadaan. Rekomendasi khusus dukungan operation grant hanya boleh diberikan untuk proyek yang membutuhkan dukungan terbatas dan untuk dukungan gabungan construction dan operation grant hanya diberikan untuk kondisi yang memaksa. Kontribusi akademik penelitian ini mengusukan metoda untuk mengevaluasi efektivitas bentuk-bentuk dukungan kelayakan (VGF), metoda untuk membandingkan alternatif dukungan kelayakan (VGF) dan metoda untuk identifikasi risiko implementasi dukungan. Kontribusi praktis penelitian ini antara lain memberi masukan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan pemberian dukungan pada investasi jalan tol, masukan kepada pemerintah tentang dukungan yang efektif dalam skema SBOT untuk memperluas pembangunan jalan tol di Indonesia dan masukan kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) di Indonesia dalam menentukan MARR.