Perpustakaan Digital ITB

Pertambangan merupakan bisnis berisiko tinggi karena sektor ini biasanya memerlukan biaya pengembangan tinggi dengan begitu banyak ketidakpastian terutama terkait dengan volatilitas harga komuditas. Oleh karena itu keberadaan peraturan yang tegas dan mengikat untuk mengatur kegiatan pertambangan agar dapat mengelola bisnis dengan lebih baik sangat penting bagi industri pertambangan. Pemberlakuan Undang-Undang Pertambangan Indonesia dapat berdampak banyak terhadap operasi PT Freeport Indonesia (PTFI). Undang-undang tersebut mensyaratkan PTFI untuk mengubah izin penambangannya dari Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK dengan ketentuan perpajakan yang dapat beruabah sewaktu-waktu. Tulisan ini mengevaluasi dampak perubahan izin pertambangan pada Rencana Pengembangan Tambang Kucing Liar dengan menggunakan analisis Discount Cash Flow (DCF) yang didukung oleh metode Monte Carlo untuk mengevaluasi potensi perubahan tingkat risiko operasi. Simulasi harga komoditas yang diperoleh dari pemodelan menggunakan pendekatan Geometric Brownian Motion (GBM) digunakan sebagai masukan untuk menghitung proyeksi arus kas secara jangka panjang sampai akhir masa tambang. Hasil analisa menunjukkan bahwa dengan tingkat pajak dan royalti saat ini, perubahan izin tidak berpengaruh banyak terhadap kinerja keuangan karena Payback Period, IRR dan NVP dari kedua jenis izin penambangan tersebut sangat mirip. Selanjutnya, analisis sensitivitas menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak dan royalti merupakan sebagai aspek paling penting ketiga yang dapat mempengaruhi pendapatan proyek setelah harga komoditas dan biaya pengembangan dan produksi. Selanjutnya, analisis Monte Carlo juga menunjukkan bahwa izin IUPK lebih berisiko dibandingkan dengan izin KK. Meski memiliki potensi risiko, beberapa peluang untuk meningkatkan kinerja usaha seperti potensi pengurangan pajak dan perbaikan proses pemurnian emas di pabrik pengolahan juga dibahas dalam tulisan ini.