Perpustakaan Digital ITB

Otonomi daerah yang merupakan bagian dari desentralisasi pemerintahan bertujuan untuk menciptakan suatu sistem pembagian kekuasaan antar daerah yang mapan dimana pemerintah pusat dapat meningkatkan kapasitas, memperoleh dukungan masyarakat, dan mengawasi pembagian sumber daya dengan seadil-adilnya. Tujuan penting lain dari pelaksanaan kebijakan desentralisasi adalah untuk mendorong peningkatan pelayanan publik dari pemerintah daerah kepada masyarakatnya. Reformasi birokrasi bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta melalui gagasan pemimpinnya, H. Dedi Mulyadi, SH., mencoba berinovasi dengan membentuk Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat (PLIPMAS) dan mengimplementasikan Layanan Pengaduan Warga Purwakarta (La Pewarta), yaitu suatu aplikasi online berbasis layanan pesan singkat (SMS – Short Message Service) memenuhi kebutuhan informasi dan pengaduan masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman terkait implikasi pengimplementasian La Pewarta pada pelayanan publik di Kabupaten Purwakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk menemukenali jejaring relasi yang terjalin dan menggunakan basis teori Actor-Network Theory (ANT). Dengan strategi studi kasus peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi La Pewarta belum efektif meningkatkan pelayanan publik. Jejaring antara Pemerintah Daerah, La Pewarta, PLIPMAS, dan masyarakat walaupun minim tetapi menunjukkan pola yang dapat mengarah pada perbaikan sistem pelayanan publik yang terkait dengan kebutuhan akan informasi dan penanganan aduan. Penerapan sistem reward (penghargaan) dan punishment (sanksi) yang jelas dan terukur, mekanisme pengawasan internal yang terpadu, pembentukan unit tanggap atau reaksi cepat di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan partisipasi publik yang aktif menjadi penting untuk dilakukan guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanannya terhadap masyarakat. Kata kunci: entrepreneurial bureaucracy, reformasi birokrasi, pelayanan publik, Kabupaten Purwakarta.