Perencanaan berkelanjutan didasari oleh isu lingkungan seperti global warming dan permasalahan lingkungan yang timbul akibat pembangunan. Perencanaan berkelanjutan menjadi prioritas pembangunan perkotaan di seluruh dunia. Perencanaan berkelanjutan didasari dengan keseimbangan antara ekonomi, social dan lingkungan. Dalam perspektif transportasi diartikan sebagai perkotaan yang mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi melalui penataan guna lahan campuran dan menyediakan alternative pergerakan yang fokus pada kendaraan umum dan kendaraan tidak bermotor. Dari teori yang berkembang terdapat kendala dalam mengimplementasikan. Kota Yogyakarta yang memiliki kebijakan sistem transportasi bersepeda masih dalam proses implementasi. Hal ini ditandai dengan keberadaan sarana dan prasarana yang cukup lengkap tetapi kurang optimal dalam penggunaannya. Dilihat dari permasalahan tersebut dibutuhkan peran pemangku kepentingan dalam menjalankan kebijakan yang sudah ada dan mengisi kekosongan peran yang dapat berdampak pada peningkatan penggunaan sepeda sebagai moda transportasi.
Tujuan studi ini mengidentifikasi peran pemangku kepentingan sebagai dasar perumusan rekomendasi dalam meningkatkan penggunaan sepeda sebagai moda transportasi tidak bermotor di Kota Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif yang akan merumuskan peran pemangku kepentingan. Dimana peran pemangku kepentingan yang teridentifikasi adalah dedikasi pemangku kepentingan, pelibatan masyarakat, tanggung jawab pemangku kepentingan, upaya pemenuhan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, peningkatan nilai ekonomi dan kerjasama antara pemangku kepentingan. Selanjutnya metode yang digunakan adalah analisis stakeholder. Pemetaan stakeholder memperlihatkan komunitas sebagai critical player dengan keterlibatan pada program bagi peningkatan penggunaan sepeda, sedangkan pimpinan daerah yang menjadi critical player tanpa terlibat pada program yang bertujuan meningkatakan penggunaan sepeda. Metode yang terakhir adalah penilaian kriteria.
Penilaian keberadaan dan kesesuaian indikator yang terendah adalah upaya penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas, diikuti dengan dedikasi pemangku kepentingan, pelibatan masyarakat dan tanggung jawab pemangku kepentingan. Dedikasi pemangku kepentingan tumbuh karena adanya kesadaran akan pentingnya pengembangan sistem transportasi tidak bermotor khususnya sepeda. Dilihat dari kondisi eksisting, dedikasi tertinggi terdapat pada komunitas, sedangkan dedikasi terendah ada pada pimpinan daerah. Untuk meningkatkan dedikasi dapat didorong melalui negosiasi, fasilitasi dan diskusi yang dilakukan secara konsisten oleh pihak-pihak berkepentingan seperti komunitas, birokrasi, pimpinan daerah dan masyarakat. Hal tersebut akan berdampak pada perubahan prilaku dan hubungan yang akan menyeimbangan power yang baru untuk meningkatkan kepedulian dan penyadaraan akan pentingnya penggunaan sepeda sebagai moda transportasi tidak bermotor.