Perpustakaan Digital ITB

Jumlah penduduk dunia yang tidak memiliki akses pada air minum secara aman (safe) dan berkesinambungan (sustainable), ditargetkan akan dikurangi jumlahnya dengan program Millenium Development Goals (MDG) di bidang air minum. Salah satu target tersebut adalah meningkatkan cakupan pelayanan air minum bagi masyarakat dari 29% menjadi 69% pada tahun 2015.Untuk mendukung program optimalisasi tersebut, maka kini Pemerintah melibatkan sektor swasta untuk bekerjasama melalui skema kerjasama pemerintah dan swasta (KPS). Skema-skema KPS yang saat ini tersedia dan dapat dikembangkan antara lain adalah service contract, management contract, lease contract, BOT contract, dan concession contract (ADB, 2000; Gleick, et.al, 2002). Skema-skema tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga penggunaanya harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dan kondisi dari negara yang akan menerapkannya (Zhang,2005). Untuk diperlukan pengkajian dengan menggunakan teknik pengambilan keputusan untuk memutuskan skema yang paling sesuai dengan kondisi PDAM saat ini. Teknik yang akan digunakan pada penelitian ini adalah Analytic Network Process (ANP). Dengan menggunakan ANP, dapat dikembangkan Metoda Pemilihan Skema KPS (MPS-KPS) untuk pengambilan keputusan dengan kriteria majemuk sehingga diperoleh keputusan yang tepat dalam memilih skema yang dapat digunakan dalam pelaksanaan KPS di Indonesia. Hasil penelitian ini diperoleh dari tiga wilayah kajian, yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Tangerang dan DKI Jakarta. Berdasarkan hasil analisis menggunakan ANP, skema yang sesuai untuk wilayah Kabupaten Bandung, Kabupaten Tangerang dan DKI Jakarta adalah skema dengan sistem konsesi. Hasil yang diperoleh untuk DKI Jakarta dari MPS-KPS sesuai dengan skema konsesi yang saat ini digunakan, dan terbukti mampu memenuhi pencapaian target yang diharapkan dengan adanya pelaksanaan KPS. Untuk wilayah Kabupaten Tangerang, hasil yang diperoleh dari MPS-KPS berbeda dengan skema yang digunakan saat ini. Perbedaan ini disebabkan persepsi dan pendapat responden dalam meninjau aspek-aspek penunjang pemilihan skema KPS yang berubah. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Bandung saat ini masih dalam tahap perencanaan pemilihan skema KPS yang sesuai.Hal ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memilih skema KPS untuk investasi air minum di wilayah Kabupaten Bandung.