Bahan kebutuhan pokok masyarakat (BKPM) yang diproduksi dari hasil
pertanian, sebagai contoh komoditi gula pasir, memiliki disparitas pasokan yang
sangat mencolok antara musim tanam dan musim panen. Disparitas pasokan
tersebut dapat menyebabkan kelangkaan dan fluktuasi harga sehingga
menimbulkan kerugian bagi produsen, pedagang, dan konsumen. Pada studi kasus
distribusi gula pasir di Indonesia, ditemukan tiga faktor utama penyebab masalah
tersebut. Pertama, jumlah pasokan domestik tidak naik secara signifikan akan
tetapi permintaan terus menerus naik. Kedua, terdapat perbedaan jumlah pasokan
yang sangat signifikan antara musim panen ketika pabrik gula menggiling tebu
dan musim tanam ketika petani menanam tebu. Ketiga, harga komoditas di pasar
global lebih murah jika dibandingkan dengan harga domestik sehingga pasokan
dari pasar global menyebabkan harga di level produsen turun.
Jika masalah disparitas pasokan dan fluktuasi harga tidak diredam, situasi tersebut
dapat menimbulkan masalah pangan yang kompleks dan berdampak pada
kerawanan sosial dan politik. Di sisi lain, pemerintah berkewajiban menjamin
produsen agar terhindar dari distorsi harga jual dan mewujudkan ketahanan
pangan yaitu terpenuhinya pangan pada harga yang terjangkau bagi konsumen.
Fenomena masalah ini dapat diredam pemerintah melalui kebijakan intervensi
pasar. Skema persediaan penyangga (SPP) dapat digunakan sebagai instrumen
untuk mengendalikan pasokan ke pasar agar harga stabil dan kebutuhan terpenuhi.
Untuk itu, penelitian ini membahas permasalahan tentang bagaimana cara
menentukan SPP sebagai instrumen program intervensi pasar bagi pemerintah
dalam rangka menjamin ketersediaan dan kestabilan harga komoditas pokok yang
bersifat musiman.
Model-model tentang ketersediaan dan kestabilan harga komoditas pokok dengan
menggunakan SPP telah banyak dikembangkan pada penelitian terdahulu. Dari
kajian literatur dapat disimpulkan bahwa: (i) metode optimisasi telah digunakan
untuk menentukan tingkat ketersediaan persediaan penyangga guna menjamin
pemenuhan kebutuhan dari jumlah dan waktu pengadaan; (ii) metode ekonometrik
telah digunakan untuk meredam harga dengan menggunakan jumlah dan harga
persediaan penyangga; (iii) program intervensi pada umumnya hanya
iii
mempertimbangkan harapan produsen atau konsumen, dan (iv) pada umumnya
kebijakan pengelolaan SPP hanya melibatkan program pengadaan dan
penyimpanan. Dengan pernyataan lain, model-model terdahulu belum melibatkan:
(i) opsi kebijakan yang mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, (ii)
pengelolaan SPP yang terdiri dari program perencanaan, pengadaan,
penyimpanan, dan pengeluaran, dan (iii) sistem intervensi yang memungkinkan
pelaku intervensi sebagai pemain pasar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan opsi kebijakan saluran distribusi
bagi pemangku kepentingan sistem distribusi dan mengembangkan model
matematis sebagai alat bantu menyusun kebijakan intervensi pasar. Penelitian ini
menghasilkan opsi kebijakan saluran distribusi dan Model SPP. Alternatif
kebijakan intervensi terdiri dari intervensi langsung (direct market
intervention/DMI) melalui operasi pasar dan intervensi tidak langsung (indirect
market intervention/IMI) melalui fasilitas sistem resi gudang (SRG). Berdasarkan
kebijakan DMI dan IMI tersebut selanjutnya dikembangkan model matematis
yang terdiri dari tiga model DMI yaitu Model I-a, I-b, dan I-c dan tiga model IMI
yaitu Model II-a, II-b, dan II-c. Model DMI merupakan problema NLP yang dapat
dipecahkan dengan algoritma sequential linear programming (SLP). Sedangkan
Model IMI merupakan problema MINLP dengan kategori NP-hard dimana solusi
dicari dengan menggunakan metode enumerasi dan algoritma SLP.
Dibandingkan model terdahulu, Model DMI dan IMI berlaku pada kondisi umum
dalam hal: (i) tersedianya opsi kebijakan intervensi dan opsi saluran distribusi,
(ii) luaran model dapat digunakan untuk pengelolaan SPP yang terdiri dari
program perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan pengeluaran; (iii) opsi
kebijakan IMI memungkinkan pelaku intervensi secara proaktif sebagai pemain
pasar. Dari analisis numerik dan analitis terbukti bahwa model dapat digunakan
untuk menentukan tingkat ketersediaan, batasan harga produsen, batasan harga
konsumen, jumlah impor, dan menyelesaikan masalah SPP. Dari analisis Model
DMI dapat disimpulkan bahwa: (i) dampak dari operasi pasar dapat dinikmati oleh
produsen dan konsumen secara langsung dan (ii) operasi pasar dapat
mengendalikan perilaku spekulan secara langsung. Dari Model IMI dapat
disimpulkan bahwa intervensi dengan fasilitas SRG tidak dibutuhkan modal yang
besar. Pelaku intervensi yaitu badan layanan umum penyangga pangan (BLUPP)
dapat secara proaktif sebagai pelaku pasar sepanjang periode.
Kontribusi utama hasil penelitian ini pada bidang kajian sistem inventori dan
distribusi adalah: (i) mengintegrasikan pendekatan model ekonomi dengan model
optimisasi untuk penentuan SPP, (ii) mengembangkan Model SPP dengan
mempertimbangkan kebijakan intervensi pasar, dan (iii) mengembangkan model
kebijakan intervensi pasar melalui suatu agen pemerintah yang secara proaktif
sebagai pemain pasar.