Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk memperbaiki kinerja birokrasi guna terwujudnya pemerintahan yang baik (Good governance). Salah satu bentuk penggunaan Teknologi Informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah untuk lebih bertanggung jawab dan transparan adalah melalui Electronic Government (e-Government). Esensi dasar dari pengembangan e-Government adalah bahwa pengembangannya harus berfokus kepada masyarakat (end users) sehingga diperlukan pengetahuan mengenai aspek-aspek yang dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan e-Government tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek-aspek apa saja yang dapat mempengaruhi adopsi e-Government oleh masyarakat, terutama aspek yang mempengaruhi niat pengguna untuk menggunakan e-Government dan aspek yang mempengaruhi penggunaan aktual terhadap e-Government tersebut. Model penelitian dikembangkan berdasarkan penelitian Sambasivan dkk. (2010), Shareef dkk. (2011), Al-Shafi dan Weerakkody (2010). Penggabungan beberapa variabel dari beberapa penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk menghasilkan suatu model yang komprehensif, yang tidak hanya memperhatikan aspek teknologi dalam kaitannya dengan penerimaan pengguna terhadap sistem e-Government, tapi juga memperhatikan aspek-aspek organisasi, ekonomi, dan sosial. Metode pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik Partial Least Square untuk menganalisis hubungan antar variabel. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Perceived Image dan Perceived Usefulness secara signifikan dapat meningkatkan Intention to Use dari sistem e-Government. Sedangkan Perceived Trust, Perceived Information Quality, Perceived Ease of Use, Responsiveness, Service Assurance, dan Social Influence tidak berpengaruh terhadap Intention to Use. Hasil pengujian hipotesis juga menunjukkan bahwa Facilitating Condition dan Intention to Use secara signifikan dapat meningkatkan Actual Usage dari sistem e-Government.