digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

Pesatnya perkembangan tehnologi informasi,globalisasi, dan tuntutan masyarakat mempengaruhi organisasi birokrasi termasuk Ditjen Bina Marga. Terbitnya Inpres No. 3 Tahun 2003 semakin meningkatkan tuntutan organisasi publik untuk Sebagai sebuah organisasi birokrasi yang mekanis, statis dan hirakis, harus menyesuaikan diri dengan perubahaan baik yang sifatnya internal dan ekternal. untuk mengadopsi tehnologi e-goverment. E-goverment sendiri bukanlah suatu tujuan, tetapi alat untuk mencapai tujuan organisasi. E-government tidak berbeda dengan teknologi lainnya hanya saja penggunaannya dilakukan dalam organisasi birokrasi. Kesuksesan E-goverment tergantung dari persepsi penggunanya yaitu pimpinan, pegawai, dan masyarakat. Dalam pengimplementasian e-goverment di Ditjen Bina Marga menghadapi kendala-kendala sumber daya manusia, anggaran, dan performa infrastuktur mempengaruhi kesuksesan implementasi sistem teknologi e-government. Adopsi tehnologi e-goverment tidak dapat dilakukan sekaligus tetapi harus dilakukan tahap demi tahap. E-goverment membantu proses informasi menjadi lebih cepat namun disisi lain terkendala dengan struktur organisasi birokrasi yang kaku. Terjadi resistensi di lingkungan internal Ditjen Bina Marga. Disamping ada yang menganggap e-government sebagai sebuah kesempatan (opportunity) di sisi lain adanya yang menganggapnya sebagai ancaman (threatment). Dirjen Bina Marga juga mencoba untuk mengadopsi manfaat-manfaat dari e-goverment dan mencoba meminilisasi dampak-dampak negatif dari e-goverment. Peningkatan dilakukan dengan pelatihan dan sosialisasi e-goverment di lingkungan di Dirjen Bina Marga. E-goverment di Dirjen Bina Marga masih dalam tahap adopsi dan adaptasi. Pengimplementasian e-government akan terus berkembang di dalam Ditjen Bina Marga dan terus dilakukan perbaikan-perbaikan dalam internal organisasi.