Perpustakaan Digital ITB

Pengumpulan dan pertukaran informasi secara cepat merupakan salah satu tuntutan yang tidak bisa dihindarkan lagi sehingga penguasaan dan pemanfaatan berbagai aplikasi yang terkait dengan teknologi informasi sangat diperlukan agar dapat meningkatkan competitive advantage bagi pihak yang memanfaatkannya. Salah satu aplikasi teknologi informasi yang dewasa ini terus berkembang adalah e-government yang merupakan penggunaan aplikasi teknologi informasi oleh instansi-instansi atau badan-badan pemerintahan guna mempermudah dan meningkatkan kemampuan transfomasi hubungan antara warga negara, dunia bisnis, dan bagian-bagian lain dari pemerintahan. Keseriusan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis e-government ini dituangkan dalam berbagai peraturan pemerintah mulai dari undang-undang, kepmen, dan inpres. Inpres No 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government mengamanatkan agar taraf implementasi e-government seluruh pemkab/pemkot bisa mencapai tahap tertinggi yaitu tahap pemanfaatan berupa pemberian pelayanan publik secara online penuh. Dalam Sisfonas (Sistem Informasi Nasional), tahap ini direncanakan akan dapat tercapai pada tahun 2010. Dalam implementasinya, diduga masih terdapat gap antara tingkat e-government yang diinginkan pemerintah dengan pelaksanaan dilapangan. Hal ini ditandai, misalnya saja dengan banyaknya situs resmi pemerintah yang tidak berkembang atau bahkan tidak aktif.Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi dan tingkatan implementasi aplikasi e-government oleh pemkab/pemkot di Indonesia dalam kaitannya dengan kegiatan pelayanan publik. Pengidentifikasian ini menggunakan benchmarking method dan stages method untuk melihat fitur-fitur pelayanan publik apa saja yang telah disediakan dalam website-website pemda tersebut. Agar lebih memberikan gambaran detail mengenai kondisi implementasi e-government di Indonesia, diambil contoh kasus implementasi e-government oleh Pemkot Bekasi.Hasil pengidentifikasian ini menunjukkan bahwa implementasi e-government pemda di Indonesia masih pada taraf pemberian informasi saja, meskipun telah terdapat beberapa fitur interaktif seperti forum diskusi, pengaduan masyarakat dan poling online. Pengamatan terhadap aplikasi e-government Pemkot Bekasi, sebagai contoh kasus, menunjukan bahwa rendahnya taraf implementasi e-government saat ini dikarenakan berbagai infrastruktur pendukung aplikasi e-governmet seperti kualitas SDM, ketersedian software, hardware, SIM dan jaringan komputer yang dimiliki oleh pemda masih belum memadai sehingga pengembangan aplikasi e-gvernment pun agak tersendat. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pengambil keputusan dalam kaitannya dengan pengembangan e-government pemda di Indonesia. Aplikasi e-government diharapkan untuk bisa lebih memberikan ruang interaksi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat sehingga masyarakat bisa terlibat aktiv dalam berbagai kegiatan pembangunan.