Perpustakaan Digital ITB

Sejak diterapkannya kebijakan desentralisasi fiskal, maka setiap daerah saling berkompetisi untuk meningkatkan daya saing daerahnya masing-masing. Kompetisi tersebut terjadi karena perbedaan besarnya kebijakan alokasi anggaran yang berbeda di setiap daerah. Kota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi merupakan kota-kota maju diwilayah JABODETABEK, dimana desentralisasi dapat bekerja secara efektif, sehingga memungkinkan adanya kompetisi antar kota-kota tersebut. Pada saat yang sama, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) melakukan penelitian yang menggambarkan bagaimana kompetisi antar daerah terjadi di era desentralisasi. Hasil penelitian tersebut telah menggambarkan bagaimana setiap daerah saling berkompetisi dalam meningkatkan daya saing investasinya sehingga muncul daerah-daerah yang kurang kompetitif / kalah bersaing dalam hal daya saing investasi. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan penelitian yaitu Apakah peringkat daya saing investasi dipengaruhi oleh perbedaan besarnya alokasi anggaran?Penelitian pengaruh desentralisasi fiskal terhadap peringkat daya saing investasi di Kota JABODETABEK ini menggunakan pendekatan comparative case study untuk mengetahui pengaruh kebijakan alokasi anggaran yang berbeda terhadap peringkat daya saing investasi, serta membandingkan karakteristik hubungan yang terjadi disetiap kota. Kebijakan alokasi anggaran di fokuskan pada realisasi pengeluaran pembangunan. Temuan penelitian mengenai pengaruh pengeluaran pembangunan terhadap peringkat daya saing investasi menunjukkan adanya pengaruh yang berbeda-beda dalam setiap Kota. Sehingga kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa peringkat daya saing investasi dipengaruhi oleh perbedaan besarnya alokasi anggaran di Kota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan bahwa perlu upaya peningkatan alokasi anggaran pembangunan pada sektor-sektor tertentu untuk meningkatkan peringkat daya saing investasi di Kota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Selain itu pemerintah daerah perlu memahami pentingnya preferensi local business dalam proses penyusunan alokasi anggaran, khususnya pada sektor pembangunan daerah, sehingga pemerintah daerah dapat melaksanakan program-program pembangunan yang tepat sasaran, mengurangi resiko berpindahnya lokasi usaha ke daerah lain dan menarik investasi ke daerah.