Perpustakaan Digital ITB

Pada Tahun 2023, cakupan pelayanan air limbah di Kota Tasikmalaya masih jauh dibawah target RPJMD. Hanya 4,7% penduduk yang memiliki akses aman, 27,8% memiliki akses layak, dan 34,1% masih melakukan BABS. Hal ini menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan ancaman kesehatan masyarakat. Pada periode yang sama, Pemerintah Kota Tasikmalaya menyelenggarakan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), yang melibatkan NGO SNV, sektor swasta, lembaga pendidikan, media dan masyarakat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi praktik kolaborasi yang terjadi sehingga dapat merumuskan strategi tata kelola kolaboratif untuk peningkatan layanan akses air limbah domestik di Kota Tasikmalaya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif studi kasus dengan beberapa teknik analisis, diantaranya analisis irisan peran stakeholder, analisis jejaring sosial untuk hubungan stakeholder, dan evaluasi praktik kolaborasi dengan kerangka collaborative governance. Wawancara mendalam dilakukan terhadap 20 informan dari berbagai tingkatan stakeholder yang terlibat. Hasil temuan menunjukan ketidakjelasan distribusi peran, rendahnya hubungan antar stakeholder, dan kriteria collaborative governance yang belum terpenuhi dalam desain kelembagaan serta pemimpin yang fasilitatif saling berkaitan sebagai hambatan dalam kolaborasi program PPSP. Usulan strategi yang bisa diterapkan untuk meningkatkan efektifitas kolaborasi program PPSP melalui: Akselerasi capaian akses air limbah domestik melalui penguatan program berbasis partisipasi masyarakat, formalisasi peran dan mekanisme kolaborasi dalam Peraturan Walikota serta pembentukan kelompok kerja khusus di bidang air limbah domestik. Strategi ini dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah lainnya dalam merancang model tata kelola air limbah domestik yang kolaboratif dan berkelanjutan untuk mendukung kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.