Perpustakaan Digital ITB

Departemen Kesehatan di tahun 2003 telah memasukkan pendekatan Harm Reduction sebagai bagian dari upaya penanggulangan HIV/AIDS, demikian juga Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) yang menyatakan hal yang sama dalam Strategi Nasional KPA tahun 2003-2007 karena berdasarkan data kasus HIV/AIDS yang dilaporkan menunjukkan bahwa cara penularan melalui penggunaan jarum suntik bersama semakin nyata sebagai faktor yang paling berpengaruh dalam terjadinya epidemi HIV di Indonesia. Di akhir tahun 2005, program Harm Reduction mulai di bahas di tingkat Dinas Kesehatan kota Bandung mengingat beberapa kegiatan terkait Harm Reduction telah dijalankan oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di kota Bandung sejak tahun 2000 seperti pemetaan dan penjangkauan Pengguna Narkoba Suntik (penasun) termasuk pembagian jarum suntik steril kepada para penasun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengembangan analisis institusional yang memfokuskan pada bagaimana karakteristik lingkungan, atribut komunitas serta aturan yang digunakan serta interaksi aktor di dalam arena aksi dalam pelaksanaan program Harm Reduction di kota Bandung. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat kesenjangan dalam implementasi program Harm Reduction dengan tujuan yang diharapkan yaitu tercapainya suatu kondisi dimana terjadi penurunan prevalensi penyakit HIV/AIDS di kalangan Penasun di kota Bandung dengan beberapa catatan penting terkait intitusi formal pelaksana program ini serta persoalan lainnya. Hambatan yang dihadapi yaitu daya dukung fasilitas yang belum memadai, kerahasiaan identitas Penasun, estafet penganggaran yang belum memadai dan belum optimalnya pola program yang bertujuan bagi Penasun untuk pulih dari pengaruh adiksinya. Untuk menunjang keberlanjutan program Harm Reduction dibutuhkan upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi, diantaranya dengan penguatan layanan kesehatan dengan karakteristik yang terbuka, penguatan sumber daya kesehatan, mendorong penguatan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) serta penguatan institusi formal di wilayah hilir hingga hulu.