digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

2008 TS PP IRFANSYAH 1-COVER.pdf

File tidak tersedia

2008 TS PP IRFANSYAH 1-BAB 1.pdf
File tidak tersedia

2008 TS PP IRFANSYAH 1-BAB 2.pdf
File tidak tersedia

2008 TS PP IRFANSYAH 1-BAB 3.pdf
File tidak tersedia

2008 TS PP IRFANSYAH 1-BAB 4.pdf
File tidak tersedia

2008 TS PP IRFANSYAH 1-BAB 5.pdf
File tidak tersedia

Air merupakan elemen yang paling penting dan sangat menentukan keberlanjutan kehidupan di muka bumi. Kekurangan air dapat menimbulkan bencana kekeringan dan krisis air bersih seperti yang menimpa sebagian besar masyarakat di Kabupaten Gunungkidul. Untuk mengatasi kekeringan dan menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat Gunungkidul, pada tahun 2004 dilaksanakan pembangunan Bendung Sungai Bawah Tanah (BSBT) Gua Bribin dengan investasi sebesar Rp. 108 milyar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pembangunan BSBT Gua Bribin dalam menjamin ketersediaan air bersih di Kabupaten Gunungkidul.Efektifitas pembangunan BSBT Gua Bribin diukur dengan cara melakukan analisis rasio manfaat-biaya (Benefit-Cost Ratio Analysis, BCR). Analisis dilakukan terhadap keseluruhan biaya investasi yang berasal dari hibah Pemerintah Jerman dan Pemerintah Indonesia sebesar Rp. 108 milyar, dan investasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sebesar Rp. 38 milyar.Dengan investasi Rp. 108 milyar, diperoleh rata-rata nilai rasio manfaat-biaya bersih lebih kecil dari satu (net BCR1.Selain itu, efektifitas pembangunan BSBT Gua Bribin juga dilihat dari tarif pelayanan minimal yang dibebankan kepada masyarakat dan willingness to pay (WTP) rata-rata masyarakat terhadap tarif pelayanan air bersih.Berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan diketahui bahwa upaya menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat melalui pembangunan bendung sungai bawah tanah hanya akan efektif untuk dilakukan jika disertai hibah dari pihak lain.Oleh karena itu, agar upaya tersebut dapat terwujud, maka pemerintah harus berupaya untuk mencari donatur yang bersedia memberikan hibah untuk membantu pendanaannya. Selain itu, tarif pelayanan yang diterapkan hendaknya disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, yang sebagian besar terdiri atas rumah tangga miskin.