Perpustakaan Digital ITB

PT X menanggung risiko arus kas dari kesenjangan antara Harga Ekonomis (HE) dan Harga Jual Eceran (HJE) BBM Z yang diatur Peraturan Menteri ESDM No. 20 Tahun 2021. Segmen BBM Z mencatat kerugian bersih pada 20 dari 24 bulan periode 2024–2025, dengan keterlambatan pembayaran kompensasi meningkat dari rata-rata 4,8 bulan pada 2024 menjadi 7,1 bulan pada 2025. Risiko ini masih diakui secara kualitatif melalui klasifikasi skenario dalam register risiko, tanpa ukuran probabilistik atas besarannya. Penelitian ini bertujuan merancang kerangka pengukuran risiko arus kas kompensasi BBM Z yang mengintegrasikan Vector Autoregression (VAR), simulasi Monte Carlo, dan Cash Flow at Risk (CFaR) berbasis eksposur untuk mengukur ketidakpastian gabungan atas besaran dan waktu penerimaan piutang kompensasi. Penelitian dilaksanakan mengikuti kerangka CRISP-DM dengan Exposure-Based CfaR sebagai acuan metodologis utama. Tahapan pelaksanaan mencakup estimasi VAR(2) atas tiga variabel makroekonomi pembentuk formula HE (harga Brent, kurs IDR/USD, inflasi tahunan), simulasi Monte Carlo distribusi Student-t (N=10.000 lintasan, cakrawala 24 bulan), pemodelan eksposur struktural HE-HJE, rekonstruksi arus kas melalui distribusi payment lag empiris, serta kalkulasi CFaR pada berbagai tingkat kepercayaan. Parameter biaya non-MOPS terkalibrasi (? = Rp464/liter) diverifikasi melalui historical replay terhadap akrual aktual 2024 sebesar Rp41,28 triliun. Model VAR(2) yang dihasilkan stabil (AIC = -23,86). Simulasi menghasilkan CFaR total kumulatif rata-rata Rp145,57 triliun (P5 Rp27,97 triliun; P95 Rp358,78 triliun) dengan eksposur CFaR 95% dasar sebesar Rp179,42 triliun. Dekomposisi risiko menunjukkan harga Brent dan kurs IDR/USD menyumbang 60–78% variasi gap kompensasi, sementara komponen kalibrasi hanya berkontribusi sekitar 3%, menunjukkan PT X tidak dapat memitigasi besaran gap dan perlu mengarahkan mitigasi pada manajemen waktu dan likuiditas. Kerangka ini menyediakan dasar kuantitatif bagi Departemen Y untuk memantau eksposur secara berkala, serta bagi Direksi dalam pengambilan keputusan likuiditas dan negosiasi linimasa pembayaran kompensasi dengan Pemerintah RI.