digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

Penelitian ini menjelaskan tentang peran kepemimpinan adat/tradisional dalam pendekatan pembangunan endogen pada Suku Sentani dan Suku Dani di Wilayah Adat Papua. Konsep kepemimpinan lokal dalam pendekatan pembangunan endogen dimaknai sebagai sebuah ekpresi dari tindakan kolektif (collective action) yang kemudian menjadi tindakan bersama dari para pemimpin dalam mengambil keputusan bersama, sehingga tidak lagi didominasi oleh pemimpin tertentu yang memiliki peran utama tetapi merupakan tindakan kolaboratif. Sedangkan makna kepemimpinan lokal dalam pendekatan pembangunan endogen di wilayah adat Papua memiliki makna sebagai pemimpin adat. Konsep Pemimpin adat dalam pandangan ini merupakan kewenangan yang diperoleh seseorang yang berasal dari Tuhan yang dapat dijalankan secara turun-temurun melalui pewarisan (ascription) dapat juga diperoleh melalui pencapaian atau prestasi (achievement). Sehingga dengan melihat pendekatan endogen (endogenous development) yang bertumpu pada aspek lokalitas dengan mengutamakan kekuatan dan faktor-faktor karakteristik wilayah, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia serta keterlibatan aktor lokal mengalami distorsi dalam penerapan di wilayah yang memiliki karakteristik khusus, termasuk di wilayah adat Papua yang lebih mengutamakan peranan pemimpin adat sebagai penggerak utama dalam masyarakat dan pembangunan. Pemimpin adat dalam penelitian ini adalah Ondoafi/Kepala Suku/Chief pada suku Sentani dan Big Man atau pria berwibawa pada Suku Dani dalam Wilayah Adat Papua.ii Kritikan terhadap pendekatan pembangunan endogen muncul karena yang dalam penerapannya kurang melihat aktor lokal/pemimpin adat /tradisional dalam sistem politik tradisional atau sistem kepemimpinan adat ondoafi/kepala suku/chief di Suku Sentani di Wilayah Adat Mamta serta sistem politik tradisional atau tipe kepemimpinan adat pria berwibawa atau Big Man pada Suku Dani di Wilayah Adat La Pago. Temuan penelitian menunjukkan adanya dua tipe kepemimpinan adat yang memiliki karakteristik dan mekanisme kerja yang berbeda. Pertama, sistem Ondoafi pada masyarakat Sentani bersifat hierarkis dan diwariskan secara turun-temurun, sehingga mampu membangun kepatuhan masyarakat serta mendukung penyelesaian konflik dan pelaksanaan program pembangunan secara efektif, terutama ketika pemimpin adat dilibatkan sejak tahap perencanaan. Kedua, sistem Big Man pada masyarakat Dani bersifat terbuka dan berbasis prestasi, dengan penekanan pada prinsip competitive generosity dan redistribusi sumber daya. Sistem ini terbukti mampu mendorong mobilisasi masyarakat dalam kegiatan komunal serta memfasilitasi pertukaran pengetahuan yang mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Dengan demikian, kepemimpinan adat di kedua wilayah beroperasi melalui dua peran yang berbeda, yaitu peran konsultatif-ritualistik pada sistem Ondoafi dan peran kolaboratif-horizontal pada sistem Big Man. Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pembangunan endogen di Papua bergantung pada pengakuan terhadap peran pemimpin adat sebagai aktor utama dalam proses pembangunan, dengan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik sistem kepemimpinan di masing-masing wilayah. Sebagai rekomendasi, penelitian ini mengusulkan perlunya pengakuan formal terhadap peran pemimpin adat dalam struktur perencanaan pembangunan. Bagi sistem Ondoafi yang hierarkis, pemimpin adat perlu diberikan posisi formal dalam forum perencanaan seperti Musrenbang dan Badan Permusyawaratan Kampung, dengan mekanisme konsultasi berjenjang yang mengikuti hierarki adat. Sementara bagi sistem Big Man yang berbasis prestasi, pendekatan yang lebih sesuai adalah pelibatan secara fungsional berdasarkan keahlian spesifik, dengan mekanisme kolaborasi yang bersifat horizontal dan adaptif. Kedua pendekatan ini bertujuan untuk mengakui legitimasi ganda pemimpin adat, baik secara adat maupun formal, serta mendorong fleksibilitas dalam implementasi program pembangunan. Penguatan kelembagaan adat dan regenerasi kepemimpinan tradisional juga menjadi bagian penting agar sistem kepemimpinan adat dapat berperan optimal dalam menjembatani kepentingan masyarakat adat dengan sistem pembangunan formal di Papua.