digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

Hutan mangrove berperan penting secara ekologis dan ekonomi. Keberadaan hutan mangrove terancam akibat konversi lahan menjadi tambak. Sistem silvofishery menjadi bentuk pendekatan pengelolaan berkelanjutan yang mengintegrasikan kegiatan budidaya perikanan dengan hutan mangrove. Namun, dalam pengelolaan sistem silvofishery di Kawasan Hutan Mangrove Waledan Indah, Desa Lamarantarung, Kabupaten Indramayu dijumpai permasalahan yang cukup kompleks karena banyak aktor yang terlibat dan kepentingan tiap aktor beragam, ketergantungan tinggi terhadap sosial-ekologis mangrove, perubahan kondisi lingkungan, aturan dan kebijakan yang belum efektif. Pada penelitian ini perlu dilakukan pendekatan Sistem Ekologi-Sosial (SES) sebagai basis pengetahuan yang mengintegrasikan pemahaman ekologi dan nilai-nilai sosial ekonomi. Terdapat tiga tujuan penelitian antara lain : (1) mengidentifikasi SES pada sistem silvofishery, (2) mengidentifikasi gangguan terhadap SES pada sistem silvofishery, dan (3) merancang strategi keberlanjutan pengelolaan sistem silvofishery untuk meningkatkan resiliensi SES. Analisis yang digunakan untuk menjawab masing-masing tujuan antara lain analisis deskriptif rentang skala untuk identifikasi komponen SES, analisis resiliensi untuk mengetahui guncangan terhadap SES, analisis MACTOR dan RAPFISH untuk merancang strategi keberlanjutan sistem silvofishery. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh pengidentifikasian SES, yaitu (1) sistem sumber daya yaitu kawasan hutan mangrove, (2) pengguna sumber daya yaitu petambak dan pengelola mangrove (3) unit sumber daya yaitu hasil tambak ikan bandeng dan udang (4) sistem tata kelola yaitu Pemerintah Desa (LKD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), dan Perum Perhutani. Gangguan yang ditemukan diantaranya pengelolaan dan pemeliharaan rehabilitasi mangrove belum menyeluruh, tingkat pendidikan rendah keterbatasan benih dan pakan, harga benih dan pakan tinggi, kegagalan panen akibat terjangkit virus dan penyakit, hambatan kelembagaan karena belum ada mekanisme koordinasi khusus terkait pengembangan silvofishery. Status keberlanjutan dimensi ekonomi dan kelembagaan tergolong kurang keberlanjutan. Maka dari itu, prioritas strategi keberlanjutan SES dalam pengelolaan silvofishery untuk dimensi ekonomi, yaitu membuat nursery benih bersama dan pembelian benih serta pakan secara kolektif dan untuk dimensi kelembagaan, yaitu pembentukan forum atau kelompok kerja khusus pengembangan silvofishery