digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

ABSTRAK Athallah Afiq Slamet
Terbatas  Yati Rochayati
» Gedung UPT Perpustakaan

COVER Athallah Afiq Slamet
Terbatas  Yati Rochayati
» Gedung UPT Perpustakaan

BAB 1 Athallah Afiq Slamet
Terbatas  Yati Rochayati
» Gedung UPT Perpustakaan

BAB 2 Athallah Afiq Slamet
Terbatas  Yati Rochayati
» Gedung UPT Perpustakaan

BAB 3 Athallah Afiq Slamet
Terbatas  Yati Rochayati
» Gedung UPT Perpustakaan

BAB 4 Athallah Afiq Slamet
Terbatas  Yati Rochayati
» Gedung UPT Perpustakaan

BAB 5 Athallah Afiq Slamet
Terbatas  Yati Rochayati
» Gedung UPT Perpustakaan

PUSTAKA Athallah Afiq Slamet
Terbatas  Yati Rochayati
» Gedung UPT Perpustakaan

Ketimpangan ekonomi antarwilayah di Indonesia masih menjadi tantangan pembangunan, di mana kebijakan subsidi pemerintah yang bersifat seragam sering kali kurang efektif karena tidak mempertimbangkan kondisi spesifik tiap daerah. Penelitian ini mengembangkan konsep bandgap ekonomi, yaitu analogi dari teori bandgap material dalam fisika semikonduktor, untuk mengukur celah antara kondisi ekonomi aktual suatu wilayah dengan kondisi ideal yang ingin dicapai. Metode clustering K-Means++ digunakan untuk mengelompokkan 32 provinsi beserta kota/kabupaten di Indonesia (data tahun 2022) berdasarkan tujuh indikator kesejahteraan ekonomi, yaitu upah Minimum Provinsi, pengeluaran rumah tangga, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, Gini Ratio, Indeks Pembangunan Manusia, dan Produk Domestik Regional Bruto. Hasil pemodelan menghasilkan dua kelompok wilayah, yaitu cluster dengan kebutuhan subsidi kecil dan cluster dengan kebutuhan subsidi besar, yang keabsahan pemisahannya dikonfirmasi melalui reduksi dimensi Principal Component Analysis (PCA). Pendekatan fungsi distribusi Fermi- Dirac kemudian diterapkan untuk mengubah tingkat kerentanan ekonomi wilayah menjadi indeks kebutuhan subsidi yang terukur, sehingga penentuan prioritas bantuan tidak lagi bersifat subjektif melainkan berbasis kuantifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi tidak selalu memiliki bandgap ekonomi kecil, karena kesejahteraan masyarakat turut dipengaruhi oleh kepadatan penduduk, ketimpangan, dan tekanan biaya hidup. Model ini terbukti mampu mengidentifikasi wilayah prioritas subsidi secara objektif dan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan pemerataan ekonomi yang lebih tepat sasaran.