Perpustakaan Digital ITB

Penelitian ini mengkaji tata kelola implementasi Extended Producer Responsibility (EPR) pada simpul pengumpulan sampah plastik di Kabupaten Bandung sebagai studi kasus. EPR merupakan kebijakan yang mewajibkan produsen bertanggung jawab atas kemasan produknya hingga fase pascakonsumsi. Meskipun telah diatur melalui PermenLHK Nomor P.75 Tahun 2019, implementasi EPR di Indonesia masih menghadapi tantangan tata kelola yang kompleks, terutama dalam hal distribusi kewenangan antar level pemerintahan dan keterlibatan aktor non-negara. Penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman mengenai mekanisme implementasi, karakteristik tata kelola multilevel, dan kesenjangan implementasi EPR. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal dan analisis konten terarah, serta wawancara mendalam terhadap tujuh kelompok informan. Kerangka analisis utama menggunakan teori Multi-Level Governance, dilengkapi identifikasi prasyarat tata kelola kolaboratif, serta prinsip tata kelola EPR ideal untuk analisis kesenjangan. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, implementasi EPR berkembang melalui pemanfaatan jejaring bisnis dan rantai pengumpulan yang telah ada, sehingga mekanisme pasar menjadi penggerak utama dibandingkan kewajiban regulasi. Kedua, jejaring implementasi mengikuti rantai nilai material yang melintasi batas wilayah administratif, sedangkan pemerintah daerah beroperasi berdasarkan yurisdiksi wilayah, sehingga menyebabkan pemerintah daerah berada di luar jejaring implementasi meskipun memiliki tanggung jawab pengelolaan sampah, serta prasyarat tata kelola kolaboratif belum terpenuhi secara utuh. Ketiga, kesenjangan implementasi EPR bersifat sistemik dan terjadi di seluruh fungsi tata kelola dan praktik implementasi berkembang lebih cepat daripada mekanisme tata kelola yang mendukungnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi EPR merupakan proses adaptif yang berkembang dalam ekosistem yang telah terbentuk sebelumnya, bukan penerapan kebijakan yang berlangsung secara linear. Efektivitas EPR tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan desain kebijakan dalam memahami dan mengarahkan dinamika implementasi menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi dan akuntabel.