Perpustakaan Digital ITB

Indonesia menghadapi paradoks struktural di sektor energi: sebagai salah satu produsen batubara terbesar dunia, namun secara bersamaan merupakan pengimpor neto komoditas energi olahan dengan ketergantungan impor LPG mencapai 78 persen dan beban subsidi Rp 58 triliun per tahun. Kawasan industri gasifikasi batubara terpadu BACBIE (Bukit Asam Coal Based Industrial Estate, Tanjung Enim) menawarkan tiga jalur konversi batubara kalori rendah menjadi dimethyl ether (DME), metanol, dan synthetic natural gas (SNG). Penetapan BACBIE sebagai Proyek Strategis Nasional dan amanat PP No. 40 Tahun 2025 yang menargetkan substitusi impor LPG hingga 100 persen pada 2060 mempertegas urgensinya. Namun ketiga jalur bersaing memperebutkan pasokan batubara dan infrastruktur gasifikasi bersama yang sama, sehingga pertanyaan yang relevan bukan sekadar apakah hilirisasi perlu didukung, melainkan: jalur mana, pada kapasitas berapa, dan berapa investasi publik yang dapat dijustifikasi secara ekonomi nasional? Penelitian ini mengembangkan dan mengaplikasikan model optimisasi berbasis Net Economic Benefit (NEB) untuk menjawab pertanyaan alokasi tersebut dari perspektif pemerintah sebagai perencana sosial. Pendekatan yang digunakan adalah Linear Programming (LP) murni dengan NEB sebagai fungsi objektif, mengintegrasikan pendapatan pada harga paritas impor, biaya investasi dan operasional, penghematan fiskal subsidi LPG, dan eksternalitas karbon melalui Social Cost of Carbon. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi pertama antara kerangka NEB dan model optimisasi formal multi-jalur (mengisi iii kesenjangan di pertemuan tiga aliran literatur: optimisasi jaringan proses energi, seleksi portofolio proyek, dan analisis biaya-manfaat berbasis kesejahteraan). Lima skenario dirancang melalui incremental decomposition untuk mengisolasi efek kebijakan secara kausal: S1 (baseline optimal), S2 (ekspansi kapasitas Qmax = 8,0 MTPA), S3 (mandat alokasi SNG Fase 2), S4 (carbon pricing SCC = 50 USD/tCO?), dan S5 (reformasi harga eceran tertinggi LPG). Temuan utama membalik asumsi konvensional: nilai sosio-ekonomi portofolio hilirisasi bersumber dominan dari penghematan fiskal subsidi LPG sebesar 267 juta USD per tahun melalui substitusi DME (komponen yang sistematis luput dari evaluasi finansial). Alokasi DME-heavy terbukti optimal secara sosial: NEB S1 = +537 juta USD dan S2 = +528 juta USD. Sebaliknya, mandat alokasi SNG pada S3 menurunkan NEB drastis menjadi +84 juta USD, mengkuantifikasi biaya sosial intervensi regulasi yang sebelumnya tidak terukur. Infrastruktur bersama BACBIE memangkas viability gap privat dari 322 menjadi ~40 USD/ton DME (penurunan 88 %), menghasilkan justifikasi Viability Gap Funding senilai ~224 juta USD NPV dengan rasio manfaat-biaya 2,4. Model juga mengidentifikasi jendela kebijakan kondisional: NEB positif hanya terjaga ketika SCC di bawah ~10 USD/tCO? dan harga eceran tertinggi LPG di bawah ~279 USD/ton secara bersamaan. Secara praktis, penelitian ini menyediakan basis kuantitatif yang dapat diadopsi oleh Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Danantara untuk mengevaluasi skenario alokasi investasi publik dalam hilirisasi batubara secara transparan dan berbasis bukti, dalam kerangka implementasi PP No. 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional.