Perpustakaan Digital ITB

Program konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg telah memberikan manfaat signifikan terhadap efisiensi biaya subsidi energi nasional. Namun, hingga saat ini terdapat 101 kabupaten di 19 provinsi yang belum melakukan program konversi, terutama di wilayah kepulauan dan Indonesia timur. Pelaksanaan konversi menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur distribusi serta perlunya penyeimbangan kepentingan pemerintah sebagai pemberi subsidi, PT X sebagai penyelenggara distribusi, dan masyarakat sebagai penerima manfaat. Penelitian ini bertujuan merancang jaringan rantai pasok LPG dan skema alokasi subsidi yang optimal. Penelitian dilakukan dalam dua subtopik yang saling terintegrasi. Subtopik pertama menggunakan Mixed Integer Linear Programming (MILP) untuk menentukan konfigurasi jaringan rantai pasok yang meminimalkan total biaya investasi dan operasional distribusi selama periode 2027–2036 dengan mempertimbangkan keputusan pembangunan fasilitas, pemilihan moda transportasi, dan alokasi aliran produk. Hasil biaya distribusi dari model tersebut digunakan sebagai parameter pada subtopik kedua, yaitu optimasi alokasi subsidi menggunakan Multiple Objective Linear Programming (MOLP) untuk menentukan pembagian biaya yang optimal antara pemerintah, PT X, dan masyarakat. Hasil optimasi menunjukkan total biaya sistem sebesar Rp13,49 triliun yang terdiri atas CAPEX sebesar Rp3,15 triliun dan NPV OPEX sebesar Rp10,34 triliun. Model merekomendasikan pengembangan kapasitas depot LPG eksisting tanpa pembangunan depot baru serta pembangunan 19 SPBE baru. Selanjutnya, optimasi alokasi subsidi menghasilkan skema pembagian biaya terpilih dengan menurunkan kerugian biaya PT X sebesar 92,17%, dari Rp14,69 juta/MT menjadi Rp1,15 juta/MT, serta mengurangi kesenjangan beban biaya antara Pemerintah dan Masyarakat sebesar 96,38%, dari Rp93,60 juta/MT pada metode eksisting menjadi Rp3,38 juta/MT.