Perpustakaan Digital ITB

Dalam banyak konteks pertanian, termasuk Indonesia, pestisida masih secara luas digunakan untuk mengendalikan risiko hama. Penggunaan yang luas ini menghasilkan peningkatan volume kemasan pestisida pasca-konsumsi yang dapat menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan apabila tidak dikelola dengan baik. Di Indonesia, jumlah formulasi pestisida terdaftar meningkat dari 4.271 pada tahun 2017 hingga mencapai puncak 5.675 pada tahun 2021 dan, meskipun kemudian menurun, tetap berada pada tingkat yang tinggi yaitu 4.905 pada tahun 2023. Tren ini mencerminkan perluasan berkelanjutan dalam ketersediaan pestisida serta meningkatnya aliran kemasan di tahap hilir. Namun demikian, kajian akademik dan pendekatan regulasi yang ada sebagian besar masih berfokus pada solusi daur ulang yang bersifat operasional serta pengalaman negara-negara dengan kerangka regulasi yang telah mapan, sehingga pemahaman mengenai bagaimana pengaturan tata kelola, perilaku pemangku kepentingan, dan regulasi limbah B3 saling berinteraksi dalam konteks seperti Indonesia masih terbatas. Penelitian ini mengkaji bagaimana kemasan pestisida kosong saat ini dikelola di Indonesia serta mengidentifikasi kesenjangan struktural yang menghambat pengembangan rantai pasok tertutup yang terintegrasi. Pengelolaan kemasan pestisida kosong dipahami sebagai suatu sistem sosio-teknis yang kinerjanya dibentuk oleh kondisi tata kelola, bukan semata-mata oleh kapasitas operasional. Analisis ini menelaah bagaimana interaksi antara aktor, pengaturan kelembagaan, dan mekanisme umpan balik memengaruhi kepatuhan, pengumpulan, pembersihan, dan proses daur ulang. Soft Systems Methodology digunakan untuk mensintesis bukti kualitatif dari wawancara pemangku kepentingan ke dalam diagram lingkar sebab-akibat yang terintegrasi serta model sistem konseptual, yang selanjutnya dianalisis melalui pendekatan system dynamics yang bersifat eksploratif. Mengingat keterbatasan ketersediaan data kuantitatif, variabel-variabel kunci sistem direpresentasikan menggunakan indeks berbasis proksi untuk memungkinkan perbandingan perilaku sistem di bawah berbagai skenario kebijakan Hasil penelitian menunjukkan bahwa fragmentasi tanggung jawab, ambiguitas regulasi, serta lemahnya mekanisme umpan balik penegakan hukum menjadi kendala utama kinerja sistem. Akibatnya, peningkatan kesadaran, penyediaan infrastruktur, atau insentif ekonomi cenderung hanya menghasilkan dampak jangka pendek apabila diterapkan secara terpisah. Analisis skenario menunjukkan bahwa intervensi kebijakan yang menargetkan kondisi tata kelola, khususnya melalui penetapan standar yang lebih jelas, penguatan mekanisme penegakan, serta peningkatan akses terhadap jalur pengumpulan dan daur ulang yang patuh terhadap regulasi, berperan dalam menciptakan kondisi struktural yang memungkinkan intervensi lain menjadi efektif dan saling memperkuat. Dengan memandang pengelolaan kemasan pestisida kosong sebagai bagian dari rantai pasok tertutup yang tertanam dalam struktur tata kelola, dan bukan sekadar sebagai persoalan operasional pengelolaan limbah, penelitian ini memberikan kontribusi bagi literatur tentang keberlanjutan pertanian dan closed-loop supply chains. Studi ini juga menawarkan implikasi kebijakan yang relevan bagi regulator nasional, pemerintah daerah, dan pelaku industri dengan menjelaskan kondisi kelembagaan yang diperlukan agar sistem pengembalian kemasan pestisida dapat mencapai hasil lingkungan dan kepatuhan yang berkelanjutan di Indonesia. Kata kunci: sistem pengembalian kemasan pestisida, tata kelola, keberlanjutan pertanian, soft systems methodology, system dynamics