Perpustakaan Digital ITB

Proyek pipa Boyolali–Pengapon merupakan inisiatif infrastruktur prioritas nasional yang dilaksanakan oleh PT Pertamina Patra Niaga untuk meningkatkan distribusi bahan bakar di Jawa Tengah. Proyek ini menghadapi tantangan pemangku kepentingan yang kompleks, termasuk pengurusan berbagai persetujuan regulasi, negosiasi pengadaan lahan, serta pengelolaan hubungan dengan masyarakat lokal. Dalam konteks tersebut, keterlibatan pemangku kepentingan yang efektif menjadi hal yang krusial untuk mencegah keterlambatan jadwal maupun pembengkakan biaya. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji bagaimana strategi keterlibatan pemangku kepentingan diterapkan dalam proyek Boyolali–Pengapon untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proyek.. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan manajer proyek Pertamina, regulator pemerintah, perwakilan masyarakat lokal, serta mitra engineering proyek pipa, yang dilengkapi dengan analisis dokumen dan laporan proyek. Analisis tematik dilakukan dengan menggunakan alat pemetaan pemangku kepentingan (Stakeholder Salience Model dan Power–Interest Grid) yang selaras dengan proses keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan pedoman PMBOK dari PMI. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan kunci beserta kepentingannya, mengevaluasi praktik keterlibatan yang dilakukan, mendokumentasikan isu-isu terkait pemangku kepentingan, serta menilai bagaimana pendekatan manajemen pemangku kepentingan memengaruhi jadwal, biaya, dan penerimaan masyarakat terhadap proyek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pemangku kepentingan yang proaktif memberikan manfaat. Keterlibatan awal pemangku kepentingan terbukti mencegah keterlambatan. Tantangan terkait perizinan dan lahan memang muncul, namun dapat ditangani melalui tindak lanjut yang konsisten, negosiasi, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah. Biaya proyek dapat tetap terkendali karena terhindar dari penghentian pekerjaan maupun sengketa hukum, investasi kecil untuk hal ini terbukti memberikan manfaat yang lebih besar. Secara keseluruhan, studi ini menegaskan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan yang terstruktur sangat penting untuk menjaga kepatuhan jadwal dan mengendalikan biaya..