digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

ABSTRAK M. Habibie Masherudin
Terbatas  Alice Diniarti
» Gedung UPT Perpustakaan

2024 TA PP M. Habibie Masherudin 1-Cover.pdf
Terbatas  Alice Diniarti
» Gedung UPT Perpustakaan

2024 TA PP M. Habibie Masherudin 1-Bab 1.pdf
Terbatas  Alice Diniarti
» Gedung UPT Perpustakaan

2024 TA PP M. Habibie Masherudin 1-Bab 2.pdf
Terbatas  Alice Diniarti
» Gedung UPT Perpustakaan

2024 TA PP M. Habibie Masherudin 1-Bab 4.pdf
Terbatas  Alice Diniarti
» Gedung UPT Perpustakaan

2024 TA PP M. Habibie Masherudin 1-Pustaka.pdf
Terbatas  Alice Diniarti
» Gedung UPT Perpustakaan

Agar dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki dengan sebaik-baiknya, Perairan Indonesia harus memiliki kondisi yang aman, bebas dari ancaman dan terlindungi. Saat ini, terdapat indikator untuk menggambarkan tingkat keamanan Wilayah Perairan Indonesia yaitu Indeks Keamanan Laut yang diresmikan oleh Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Blue economy atau ekonomi biru sendiri merupakan konsep yang menggabungkan pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Keamanan laut dan ekonomi biru memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi laut, namun dengan cara yang berbeda. Keamanan laut melindungi laut dengan cara meniadakan ancaman-ancaman terhadap laut, sedangkan ekonomi biru melindungi laut dengan cara memanfaatkan laut secara berkelanjutan. Oleh karena itu Ekonomi Biru dapat menjadi indikator untuk mengukur tingkat keamanan Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Berdasarkan ide tersebut, maka bagaimana ekonomi biru dapat diterapkan dalam Indeks Keamanan Laut. Metodologi yang dilakukan adalah studi literatur, pengumpulan data, konseptualisasi, dan analisis. Terdapat 3 (tiga) sektor pengembangan ekonomi kelautan yang menjadi subdimensi Ekonomi Biru pada Indeks Keamanan Laut, yaitu sektor perikanan, sektor industri maritim, dan sektor wisata bahari. Ketiga sektor ini dapat menjadi pertimbangan parameter Indeks Keamanan Laut.