Perpustakaan Digital ITB

Penelitian ini mengkaji dinamika intermediasi negara dalam pembangunan IKM (Industri Kecil Menengah) manufaktur khususnya di subsektor industri otomotif di Indonesia melalui studi kasus Perkampungan Industri Kecil (PIK) Pulo Gadung, Jakarta. PIK yang diresmikan pada tahun 1982, yaitu era orde baru, pernah menjadi ikon kebijakan pembinaan industri kecil nasional, namun mengalami kemunduran tajam pasca-reformasi 1998. Penelitian ini berargumen bahwa kemunduran PIK sebagai kawasan industri yang diperuntukkan khusus industri kecil menengah ini, bukan disebabkan oleh kegagalan model kawasan industri kecil itu sendiri, melainkan oleh runtuhnya arsitektur kelembagaan yang memungkinkan negara menjalankan fungsi intermediasi secara efektif. Fungsi intermediasi dimaksud berbicara mengenai elemen fungsional yang seharusnya ada di kawasan industri buatan, yaitu antara lain agregasi pengetahuan antar pelaku IKM, fasilitasi jaringan antara IKM dengan industri besar dan program pemerintah, serta koordinasi lintas sektor yang menghubungkan kebijakan nasional dengan eksekusi di tingkat kawasan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus tunggal dan kerangka analisis Multi-Level Perspective (MLP), penelitian ini menelusuri transisi kawasan industri PIK dari era Orde Baru hingga pasca-reformasi melalui wawancara semi-terstruktur dengan pelaku IKM dan pengelola kawasan yaitu UPK PPUKMP (Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Serta Pemukiman), serta penelusuran dokumen historis dan literatur akademik. Analisis MLP menunjukkan bahwa terdapat dua tekanan lanskap yang bekerja secara simultan, yaitu liberalisasi ekonomi yang didorong WTO (World Trade Organization)/IMF (International Monetary Fund) dan desentralisasi melalui UU No. 22 Tahun 1999, menyebabkan runtuhnya mekanisme koordinasi hierarkis yang selama ini menjadi tulang punggung fungsi intermediasi negara. Ketika BPLIP (Badan Pengelola Lingkungan Industri dan Permukiman) digantikan oleh unit dengan kapasitas dan otoritas yang lebih terbatas, kawasan industri PIK kehilangan aktor kelembagaan yang mampu menjembatani IKM dengan industri besar, program pemerintah, dan rantai pasok otomotif. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya celah struktural antara mandat nasional yaitu salah satunya pada Kementerian Perindustrian dan kewenangan eksekusi Pemerintah Daerah yang tidak diisi oleh mekanisme koordinasi yang memadai. Sebagai pengalaman komparatif, penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis elemen kelembagaan dalam konteks pembangunan IKM yaitu dari Thailand, Malaysia, dan China untuk menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan IKM bergantung bukan pada banyaknya program, melainkan pada keberadaan aktor intermediari yang secara eksplisit dirancang untuk menjembatani mandat nasional dengan eksekusi di tingkat kawasan. Penelitian ini merekomendasikan redesain fungsi UPK PPUKMP sebagai lembaga perantara yang fleksibel, pembangunan platform koordinasi lintas kewenangan, dan penunjukan orkestrator tunggal dalam pembinaan IKM manufaktur. Kebaruan konseptual pada penelitian ini terletak pada penempatan definisi kawasan industri PIK pada tujuan awalnya yaitu sebagai arena intermediasi negara dalam suatu rangkaian kebijakan pembangunan IKM. berangkat dari situ, penelitian ini melihat pergeseran yang terjadi sampai pada kondisi hari ini. Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur tentang kebijakan industri dan pembangunan IKM di Indonesia, khususnya dengan mengisi celah analitik mengenai bagaimana perubahan arsitektur kelembagaan di level makro berdampak pada mekanisme intermediasi yang bekerja secara konkret di level kawasan industri kecil. Selain itu, melalui pengalaman komparatif Thailand, Malaysia, dan China, penelitian ini turut berkontribusi pada diskusi mengenai keragaman lintasan pembangunan industri di Asia dengan menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan IKM sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kelembagaan yang spesifik pada masing-masing konteks nasional. Dalam konteks Indonesia, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelemahan aktor intermediari di tingkat kawasan menjadi salah satu faktor penting yang membedakan lintasan pembangunan IKM manufaktur Indonesia dari negara-negara pembanding.