Perpustakaan Digital ITB

Pemerintah Indonesia terus berupaya mengatasi permasalahan backlog perumahan nasional melalui berbagai strategi percepatan, salah satunya dengan memanfaatkan sistem pengadaan digital berbasis e-purchasing untuk penyediaan rumah susun (rusun). Sistem ini dinilai lebih efisien dibandingkan mekanisme lelang konvensional karena memanfaatkan katalog elektronik (e-katalog) yang menyediakan purwarupa rumah susun dengan spesifikasi tertentu. Melalui pendekatan ini, proses pengadaan dianggap lebih cepat, terstandardisasi, dan mendukung pengendalian biaya. Inisiatif ini juga sejalan dengan agenda transformasi sektor perumahan nasional yang menekankan efisiensi, keterbukaan informasi, dan percepatan pembangunan. Namun demikian, integrasi antara sistem e-purchasing dengan teknologi Building Information Modelling (BIM) masih sangat terbatas. Produk digital rumah susun yang tersedia dalam e-katalog belum sepenuhnya memenuhi atribut informasi yang disyaratkan dalam standar implementasi BIM nasional. Ketidaksesuaian ini mengakibatkan rendahnya interoperabilitas data dan menghambat proses koordinasi lintas disiplin dalam seluruh tahapan siklus hidup bangunan, mulai dari perencanaan, pengadaan, konstruksi, hingga pemeliharaan. Ketimpangan ini menjadi perhatian penting di tengah pergeseran global menuju digitalisasi industri konstruksi melalui pendekatan Konstruksi 4.0, yang mengedepankan pemanfaatan data dan integrasi sistem cerdas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian produk digital rumah susun yang tercantum dalam e-katalog terhadap persyaratan teknis BIM yang berlaku di Indonesia, serta merumuskan strategi pengembangan produk digital berbasis BIM yang lebih komprehensif dan kontekstual guna mendukung pengadaan rumah susun secara nasional. Secara spesifik, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana model digital yang tersedia telah mencapai tingkat kematangan BIM (BIM maturity), kelengkapan atribut geometrik dan non-geometrik, serta kompatibilitasnya terhadap regulasi dan perangkat lunak BIM yang umum digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui tiga tahapan utama. Pertama, dilakukan studi literatur dan analisis isi terhadap dokumen regulasi dan standar teknis terkait BIM dan pengadaan perumahan, termasuk kebijakan dari Kementerian PUPR, BSN, serta regulasi LKPP. Kedua, dilakukan evaluasi terhadap spesifikasi teknis dan dokumentasi purwarupa rumah susun yang terdapat dalam platform e-purchasing, dengan fokus pada kelengkapan geometri, metadata, informasi material, zonasi ruang, dan parameter fungsional lainnya. Ketiga, dilakukan pemetaan kebutuhan atribut BIM berdasarkan standar nasional yang berlaku, khususnya dalam hal klasifikasi data, tingkat detail pengembangan model (Level of Development/LOD), serta tahapan penerapan BIM dalam rantai pasok pengadaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk digital rumah susun yang tersedia saat ini masih berada pada tingkat kematangan BIM yang rendah, umumnya di bawah LOD 200. Mayoritas model bersifat statis, hanya menampilkan representasi tiga dimensi tanpa informasi pendukung terkait struktur bangunan, performa energi, sistem keselamatan kebakaran, spesifikasi bahan, maupun data pemeliharaan. Selain itu, belum terdapat kerangka kerja taksonomi atau struktur data yang terstandardisasi sehingga menyulitkan integrasi dengan perangkat lunak BIM lain. Kondisi ini menghambat potensi pemanfaatan BIM untuk simulasi biaya (5D), jadwal konstruksi (4D), hingga manajemen fasilitas (6D). Faktor penyebab utama dari permasalahan ini antara lain adalah masih terbatasnya regulasi yang secara khusus mengatur standar produk digital BIM dalam sistem pengadaan nasional. Meskipun terdapat beberapa panduan teknis dari instansi terkait, dokumen tersebut umumnya bersifat rekomendatif, parsial, dan belum memiliki daya ikat hukum yang kuat. Di sisi lain, platform e-katalog itu sendiri belum dirancang untuk mendukung penyimpanan dan manipulasi model BIM secara dinamis. Fungsionalitas yang tersedia masih terbatas pada unggahan dokumen statis, tanpa dukungan antarmuka (API), viewer BIM, atau sistem klasifikasi objek digital yang interoperabel. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan dua strategi utama. Pertama, di tingkat regulasi, perlu disusun standar nasional yang komprehensif mengenai produk digital perumahan berbasis BIM, termasuk definisi atribut minimum, format pertukaran data, dan mekanisme validasi teknis. Standar ini harus mencakup seluruh fase proyek, dari desain awal hingga pasca-konstruksi, serta bersifat wajib untuk setiap proyek pengadaan rumah susun melalui platform digital. Kedua, di tingkat teknis, perlu dilakukan pengembangan platform e-purchasing yang mendukung lingkungan BIM secara penuh, melalui integrasi cloud-based model repository, perpustakaan objek standar, serta pengembangan koneksi data langsung antara perangkat lunak BIM dan sistem pengadaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembentukan sistem pengadaan rumah susun berbasis digital yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada siklus hidup bangunan. Lebih jauh, integrasi BIM dalam sistem pengadaan nasional akan memperkuat kesiapan sektor perumahan dalam menghadapi tantangan transformasi industri 4.0, serta mendorong kolaborasi multipihak dalam penyediaan hunian layak yang berkualitas secara teknis dan ekonomis. Temuan ini juga dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan nasional dan penyusunan roadmap implementasi BIM dalam program perumahan berbasis katalog di masa mendatang.