Perpustakaan Digital ITB

Proses penyusunan kebijakan yang bersifat teknis dan prosedural kerap kurang ditelaah lebih lanjut terkait aspek politik di dalamnya. Beberapa studi menunjukkan dalam banyak kasus, teknokratisasi kebijakan juga memiliki isu-isu politik yang terpinggirkan di balik bahasa administrasi dan prosedur teknis, menyebabkan penyusunan kebijakan yang kurang tepat serta memperburuk eksklusi sosial dan lingkungan. Multiple Stream Framework (MSF) merupakan salah satu kerangka teori proses penyusunan kebijakan yang menganggap kebijakan tidak berjalan secara linear yang dapat melihat interaksi antara problem stream, policy stream, dan politics stream dalam proses perumusan kebijakan. Seiring implementasi MSF, ditemukan kritik terhadap salah satu asumsi utamanya dimana setiap stream pada kenyataannya bergerak tidak independen, melainkan interdependen termasuk arus policy dan politics stream. Penelitian ini menggunakan studi kasus pengelolaan pertambangan dalam UU No. 2 Tahun 2025 dengan tujuan untuk mengeksplorasi pengaruh dinamika politik dalam proses perumusan kebijakan sekaligus menguji interdependensi teori MSF antar policy streams dengan politics stream. Penelitian menggunakan mix method yang bersifat eksploratif dan investigatif melalui penyusunan kerangka hipotesis yang akan diuji. Diawali dengan mengidentifikasi dinamika ide, aktor yang terkait, dan dihubungkan dengan faktor-faktor politik yang terjadi dan bagaimana faktor politik tersebut memengaruhi dinamika ide yang ada. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat faktor-faktor politik tertentu yang mendorong kebijakan untuk dibuat sekaligus memengaruhi penyusunan ide kebijakan dan menentukan ide kebijakan apa saja yang masuk ke dalam UU No. 2 Tahun 2025, menunjukkan adanya interdependensi antar kedua stream. Diharapkan temuan ini dapat menjadi landasan untuk melihat kerangka MSF dengan sudut pandang yang berbeda sekaligus memberikan penekanan bagaimana proses perumusan kebijakan di Indonesia yang perlu lebih melibatkan aktor-aktor non politik untuk menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif.