Perpustakaan Digital ITB

Pantai Utara Jawa menghadapi tekanan penurunan muka tanah, kenaikan muka air laut, dan banjir rob yang mengancam pusat ekonomi nasional, sementara ruang fiskal untuk membiayai infrastruktur proteksi pantai semakin terbatas. Penelitian ini menstrukturkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) berbasis Availability Payment untuk fase awal Tanggul Laut Teluk Jakarta (Sub-Segmen 3.2 Timur), dengan fokus pada peran modal konsesional Danantara melalui Danantara Development Management Fund (DDMF). Masalah inti dirumuskan bukan sebagai persoalan teknis, melainkan struktural-finansial dan kelembagaan: paket fase awal belum mencapai kondisi bankable karena belum tersedianya struktur permodalan yang sekaligus menarik bagi investor, terjangkau secara fiskal, tepat dalam alokasi risiko, dan dapat dieksekusi oleh kelembagaan yang ada. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus dengan pemodelan finansial project finance dan triangulasi bukti dari wawancara pemangku kepentingan, focus group discussion untuk validasi alokasi risiko, serta studi dokumen. Tiga skenario permodalan dibandingkan: pembiayaan swasta penuh (S1), penambahan ekuitas konsesional DDMF (S2), dan penambahan ekuitas serta pinjaman DDMF (S3). Analisis dilakukan pada tiga dimensi, yaitu kelayakan finansial, keterjangkauan fiskal, dan alokasi risiko, dengan penataan utang melalui debt sculpting pada Debt Service Coverage Ratio 1,20x. Temuan utama menunjukkan bahwa efektivitas fiskal keterlibatan modal konsesional bersifat non-linear dan menjenuh (step-then-plateau), dimana perpindahan dari S1 ke S2 menurunkan beban fiskal sebesar 11,3%, sedangkan penambahan pinjaman DDMF pada S3 hanya menurunkan 0,4% karena penghematan Availability Payment dinetralkan oleh lonjakan cadangan penjaminan. Struktur waterfall dividen menjaga imbal hasil mitra komersial tetap stabil, sehingga konsesionalitas DDMF mengalir menjadi penghematan fiskal, bukan keuntungan berlebih investor. Penelitian merekomendasikan S2 sebagai struktur utama, terutama atas dasar efisiensi kapital yang terbukti secara kuantitatif. Adapun dari dimensi hukum, kerangka penjaminan pemerintah atas penggalangan dana DDMF belum tersedia baik bagi S2 maupun S3, namun skala eksposur S2 yang kecil memberinya jalur interim yang tidak dimiliki S3.