Pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia menghadapi tantangan kompleks akibat lemahnya integrasi kelembagaan, keterbatasan data spasial, serta ketidakharmonisan regulasi lintas sektor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan tantangan implementasi Land Administration Domain Model (LADM) dalam sistem kadaster kelautan di Indonesia sebagai kerangka kerja standar yang adaptif dan interoperabel. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif-komparatif dengan dukungan analisis SWOT untuk mengevaluasi aspek kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam integrasi LADM ke dalam konteks kelautan. Data diperoleh melalui studi literatur dan dokumentasi standar internasional serta dikembangkan melalui model konseptual berbasis diagram Unified Modeling Language (UML). Hasil penelitian menunjukkan bahwa LADM memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi tata kelola, kepastian hukum, dan partisipasi masyarakat pesisir. Model ini juga mampu mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan hak, pembatasan, dan tanggung jawab (3R) atas ruang laut secara spasial-temporal (2D/3D/4D). Namun, tantangan signifikan meliputi kesenjangan teknis, keterbatasan sumber daya manusia, dan perlunya penyesuaian terhadap kondisi geografis dan hukum nasional. Penelitian ini menghasilkan model konseptual kadaster kelautan berbasis LADM yang telah disesuaikan secara struktural, termasuk penghapusan kelas mortgage, penambahan kelas spasial khusus kelautan (seperti KK_MarineObject, KK_SeaSurface, KK_MarineSeabed), serta pengembangan codelist yang relevan dengan konteks hukum dan ekologis wilayah laut. Temuan ini memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan sistem administrasi kelautan Indonesia yang legal, transparan, dan inklusif.
Perpustakaan Digital ITB