digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

ABSTRAK_Rizky Rahadian Ramdhany
PUBLIC Open In Flipbook Perpustakaan Prodi Arsitektur

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk sebesar 281 juta jiwa pada tahun 2023, dengan 57% di antaranya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Gagasan pemindahan ibu kota negara telah direncanakan sejak tahun 1957 oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, yang mengusulkan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Tengah. Keputusan resmi untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur diambil oleh Presiden Republik Indonesia ke-7 pada tahun 2019. Relokasi ini bertujuan untuk mencapai pemerataan ekonomi dan keadilan sosial, serta mengurangi beban Jakarta yang menghadapi laju urbanisasi tinggi dan penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) merupakan salah satu zona yang direncanakan dalam pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang diperuntukkan bagi fungsi-fungsi pemerintahan nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 Bab V, perancangan ibu kota baru ini mengusung model kota masa depan yang berbasis pada konsep hutan dan kepulauan, sebagai simbol transformasi Indonesia dengan tema Forest City, Sponge City, dan Smart City. Salah satu bangunan pemerintah yang berada di KIPP adalah Gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wing 1, yang berdiri di atas lahan seluas 3,17 hektar yang sebelumnya merupakan kawasan hutan monokultur. Lahan ini tidak hanya diperuntukkan bagi bangunan kantor, tetapi juga untuk ruang terbuka hijau publik. Lokasinya yang strategis dan bersebelahan dengan Kompleks Istana Presiden, menjadikan gedung ini berpotensi menjadi model percontohan bagi bangunan kementerian lainnya di IKN. Pembangunan kota baru menimbulkan berbagai tantangan, terutama terkait dengan dampaknya terhadap kualitas lingkungan dan keanekaragaman hayati di wilayah tersebut. Kondisi tanah eksisting pada tapak memerlukan pendekatan perancangan lanskap yang berbasis ekologi guna meningkatkan kualitas lingkungan. Di sisi lain, kawasan yang direncanakan sebagai ruang terbuka hijau publik memiliki potensi besar untuk menunjang kesejahteraan masyarakat serta mendukung keanekaragaman hayati guna mewujudkan kota global yang berkelanjutan. Nature-Based Solutions (NbS) dipandang sebagai salah satu strategi yang efektif dalam perancangan lanskap untuk memberikan manfaat bagi manusia dan lingkungan. Manfaat-manfaat ini dapat dianalisis menggunakan kerangka kerja Millennium Ecosystem Assessment, yang mengklasifikasikan jasa ekosistem sebagai manfaat yang diberikan oleh ekosistem bagi manusia, meliputi jasa penyediaan, pengaturan, dan jasa budaya. Melalui pendekatan ini, peran desain lanskap dalam mendukung penyediaan jasa ekosistem yang bermanfaat bagi manusia dapat dievaluasi. Tesis ini bertujuan untuk mengembangkan desain lanskap kawasan kantor di Ibu Kota Nusantara yang mendukung penyediaan jasa ekosistem, dengan fokus pada penyediaan air bersih, pengaturan iklim dan pengendalian erosi, serta jasa budaya. Studi ini mengadopsi kerangka metodologi desain dari James A. LaGro, yang terdiri dari empat tahapan: pra-desain, analisis, sintesis, dan perancangan. Analisis tapak dilakukan untuk menilai faktor iklim, pola angin, dan topografi, yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan tahapan implementasi desain yang mempertimbangkan proses-proses ekologis. Adapun hasil analisis tapak menunjukan bahwa terdapat beberapa jenis konsep nature-based solutions yang ditawarkan sebagai gagasan untuk menjadi solusi dari isu dan permasalahan yang dijumpai di tapak antara lain: Ecosystem based mitigation, Ecological Restoration, Ecosytem based disaster risk management dan Green Infrastructure. Hasil rancangan lanskap yang dinilai melalui Millenium Ecosystem Assesment menunjukan bahwa hasil rancangan terbukti dapat menghadirkan jasa layanan ekosistem berupa layanan penyediaan pada aspek food dan fresh water, pengaturan pada aspek climater regulation, water regulation, hazard control, pollination dan budaya pada aspek estetika, rekreasi dan pengetahuan serta dapat memenuhi poin-poin pada KPI KIPP IKN yang berkaitan dengan aspek ekologis dan preservasi lingkungan serta dapat berkontribusi pada peningkatan kenyamanan termal pada skala tapak yang dirancang.