Perpustakaan Digital ITB

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan menganalisis efisiensi model pemetaan kadastral terintegrasi berbasis manajemen operasional yang mencakup lima unsur utama: man, money, method, material dan machine. Fokus kajian diarahkan pada tiga program Kementerian ATR/BPN, yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Zona Nilai Tanah (ZNT), dan Neraca Penatagunaan Tanah Regional (NPTR), dengan studi kasus di Kabupaten Lampung Selatan. Evaluasi efisiensi dilakukan menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA), sebuah metode non-parametrik yang menganalisis kinerja relatif berdasarkan tujuh komponen pembiayaan: foto tegak, ATK, konsumsi rapat, transportasi, honor petugas, belanja modal, dan sosialisasi. Analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi parameter tumpang tindih antarprogram, sedangkan uji reliabilitas dengan Cronbach’s Alpha memastikan konsistensi variabel yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan adanya duplikasi pembiayaan pada komponen ATK, transportasi, dan honor petugas, yang dapat diintegrasikan untuk meningkatkan efisiensi, terutama jika program dilaksanakan secara serempak dalam satu lokasi dan periode. Model integrasi yang dikembangkan melalui pendekatan diagram fishbone mengelompokkan komponen biaya ke dalam tujuh kategori utama yang memungkinkan penghematan anggaran secara sistematis. Hasil DEA menunjukkan bahwa pada beberapa unit pelaksana, efisiensi mencapai skor maksimal 1,00, sementara pelaksanaan Tahun 2024 masih menunjukkan ketidakefisienan (skor 0,73455) dengan rata-rata biaya per hektar sebesar Rp22.853,56. Secara spasial, efisiensi lebih tinggi ditemukan di wilayah pertanian dibandingkan permukiman, menunjukkan bahwa model bersifat adaptif terhadap konteks penggunaan lahan. Dengan demikian, penerapan model ini dinilai relevan untuk mendukung kebijakan pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan percepatan target pemetaan nasional. Selain itu, pendekatan ini berpotensi meningkatkan efektivitas pelayanan publik di bidang pertanahan melalui penguatan integrasi kelembagaan dan penghindaran pemborosan lintas program.