Perpustakaan Digital ITB

Pertambangan rakyat memiliki peran strategis dalam mendukung ekonomi masyarakat, namun pelaksanaannya seringkali tidak selaras dengan kebijakan tata ruang dan cenderung belum legal secara administratif. Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) diharapkan menjadi instrumen formal untuk mengatur dan melegitimasi kegiatan tersebut. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan WPR di Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pengelolaan pertambangan rakyat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode evaluasi kebijakan secara ex-post, melalui analisis konten terhadap dokumen kebijakan dan analisis spasial terhadap kesesuaian lokasi WPR dengan rencana tata ruang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia kerangka regulasi yang cukup, implementasi kebijakan WPR masih menghadapi kendala, terutama dalam pembagian peran antar pemerintah, keterpaduan dengan RTRW, serta belum tersedianya pedoman, ketentuan, dan kriteria yang mengatur secara rinci dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Ditemukan pula beberapa WPR berada di kawasan yang tidak sesuai peruntukan ruang, yang menghambat penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Selain itu, proses pengusulan WPR belum didukung oleh evaluasi substansial yang memadai. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan evaluatif yang mengintegrasikan analisis konten dan analisis spasial, serta memberikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan implementasi WPR dalam konteks daerah. Penelitian ini menyumbang penguatan pendekatan evaluasi kebijakan berbasis bukti (evidence based policy), sekaligus memberikan masukan bagi pembuat kebijakan agar dapat merumuskan kebijakan WPR yang lebih adaptif, terukur, dan berkelanjutan.