Perpustakaan Digital ITB

Abstrak: Penelitian ini mengkaji preferensi local resident dan preferensi local business terhadap prioritas pembangunan Kota Bandung, serta mekanisme untuk merefleksikannya. Literatur public finance dan planning menjelaskan prioritas pembangunan yang sesuai dengan preferensi lokalnya akan menghasilkan alokasi sumber daya publik yang efektif dan efisien serta implementasi pembangunannya akan mendapat dukungan masyarakat. Di Kota Bandung, studi preferensi lokal belum pernah dilakukan sehingga preferensinya belum diketahui secara tepat. Mekanisme penyusunanan prioritas pembangunan yang ada juga belum mempertimbangkan preferensi lokal. Peneliti melakukan desk study dan survey research dalam penelitian ini. Desk study dilakukan untuk memahami teori dan konsep preferensi lokal serta untuk menyusun disain penelitian yang tepat. Survey research untuk mengumpulkan data primer dilakukan terhadap 100 responden local resident yang dipilih secara acak proporsional pada tiap Wilayah Pengembangan (WP) di Kota Bandung dan terhadap 20 responden local business yang dipilih secara simple random sampling. Data hasil survey dianalisis dengan menggunakan metode analisis statistik deskriptif, analisis statistik inferensi, analisis statistik preferensi, dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan ada kesamaan preferensi prioritas pembangunan antara local resident dan local business yaitu pada pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi. Pada aspek pembangunan lainnya, local resident dan local business di Bandung, dan antar local resident di Wilayah Pembangunan yang berbeda, memiliki preferensi yang berbeda. Sebagai contoh, local resident di WP Cibeunying memilih preferensi prioritas pembangunan yaitu ekonomi, sumber daya manusia, transportasi, perumahan dan permukiman, fasilitas umum/sosial, pengelolaan SDA dan LH, dan sistem jaringan jalan. Prioritas pembangunan menurut preferensi local resident di WP Gedebage yaitu sumber daya manusia, ekonomi, perumahan dan permukiman, transportasi, fasilitas umum/sosial, pengelolaan SDA dan LH serta sistem jaringan jalan. Bilamana prioritas pembangunan yang dipilihnya tidak terpenuhi pada kenyataannya, local resident dan local business di kota Bandung cenderung memilih untuk Hirschmans voice daripada Hirschmans exit atau Tiebouts voting by feet. Pada saat ini, local resident dan local business di Kota Bandung masih percaya bahwa pemerintah kota akan mampu melaksanakan pembangunan sesuai dengan preferensi mereka. Dari hasil analisis, peneliti menemukan bahwa perbedaaan preferensi prioritas pembangunan di WP yang berbeda di Kota Bandung disebabkan oleh ketidakmerataan pembangunan transportasi, perumahan dan permukiman, fasilitas umum/sosial, dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hasil studi ini perlu direfleksikan dalam penyusunan prioritas pembangunan Kota Bandung di masa mendatang. Hasil studi local preference perlu dijelaskan kepada local resident, local business dan pemerintah kota melalui Musrenbang dan forum musyawarah untuk business. Selain itu perlu dilakukan training untuk unit kerja pemerintah kota. Hal ini dimaksudkan agar local resident, local business dan pemerintah memahami pentingnya preferensi lokal dalam mencapai alokasi sumber daya publik yang efektif dan efisien. Peneliti merekomendasikan dana pembangunan harus dialokasikan sesuai dengan preferensi prioritas pembangunan yang dipilih oleh local resident dan local business, serta memperhatikan perbedaan preferensi pada WP yang berbeda. Pemerintah kota harus mendorong peran aktif masyarakat dalam menyatakan preferensinya dan menjalankan pembangunan sesuai dengan preferensi lokal. Dengan alokasi sumber daya publik yang lebih efektif dan efisien, maka dukungan masyarakat terhadap pembangunan akan meningkat.