
Abstrak - Galih Aditya Syailendra Wardiana
Terbatas  Irwan Sofiyan
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas  Irwan Sofiyan
» Gedung UPT Perpustakaan
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dengan garis pantai yang membentang dari
Sabang hingga Merauke, serta berbatasan dengan sepuluh negara tetangga. Posisi
strategis ini menuntut penetapan batas laut yang akurat dan sesuai dengan Konvensi PBB
tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982). Peta batas laut diperlukan untuk mendukung
navigasi, eksplorasi sumber daya alam, dan pengelolaan wilayah perairan nasional.
Dalam proses penyusunannya, aspek kartografi berperan penting untuk memastikan
kualitas peta yang dihasilkan. Kartografi mencakup pengolahan data, pemilihan proyeksi
peta, penyesuaian skala, simbolisasi, dan generalisasi untuk menghasilkan peta yang
mudah diinterpretasikan serta memenuhi standar internasional.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aspek-aspek kartografi
yang relevan dalam pembuatan peta batas laut Indonesia. Dengan menggunakan metode
studi literatur dan pendekatan deskriptif korelatif, penelitian ini mengkaji berbagai
elemen kartografi, termasuk skala peta, datum geodetik, proyeksi, generalisasi, dan
simbolisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan skala peta 1:100.000 untuk
peta Laut Teritorial merupakan skala yang diakui oleh Organisasi Hidrografi
Internasional, sementara skala 1:1.000.000 cocok untuk peta Zona Ekonomi Eksklusif
dan peta Landas Kontinen Ekstensi. Proyeksi Mercator direkomendasikan karena
mempertahankan bentuk dan arah, menjadikannya ideal untuk keperluan penentuan batas
laut. Penggunaan datum horizontal WGS84 dan datum vertikal Lowest Astronomical
Tide (LAT) juga dinilai sesuai karena diakui secara internasional dan mendukung akurasi
spasial yang tinggi.
Lebih lanjut, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas peta
batas laut, seperti penggunaan simbolisasi yang sesuai standar internasional. Hasil
penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan peta batas laut Indonesia
yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan hukum serta operasional.