Perpustakaan Digital ITB

Konsep smart city telah menjadi tren global dalam melakukan pengembangan wilayah. Penerapan smart city sangat lekat dengan penggunaan teknologi dalam upaya peningkatan pemberian layanan kepada publik. Tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi juga dikenal dengan istilah e-government. Di Indonesia, penerapan smart city dimulai sejak tahun 2017 dengan diselenggarakannya “Gerakan Menuju 100 Smart City”. Seiring dengan pelaksanaan smart ciy, Perpres No.95 tahun 2018 dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengatur pelaksanaan e-government atau lebih sering dikenal dengan istilah SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Kabupaten Kebumen terpilih untuk menjadi salah satu pilot project penerapan konsep smart city pada tahun 2019 bersama dengan 24 Kabupaten/Kota lainnya. Sebelum menerapkan smart city, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen telah menjalankan SPBE dengan merujuk pada Perda Kabupaten Kebumen No.4 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi maturitas penerapan program smart governance di Kabupaten Kebumen sebagai salah satu dimensi dalam pelaksanaan konsep smart city di Kabupaten Kebumen. Dengan menggunakan metode campuran (mixed-method), penelitian ini mengidentifikasi kondisi eksisting dan tingkat maturitas penerapan program smart governance sebagai dimensi dalam pelaksanaan konsep smart city di Kabupaten Kebumen. Indentifikasi tersebut menggunakan 3 variabel penelitian yang mencakup 12 indikator. Selanjutnya, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam maturitas penerapan program smart governance di Kabupaten Kebumen serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat maturitas penerapan program smart governance di Kabupaten Kebumen telah mencapai level smart dengan skor 83.86%. Selain itu, ditemukan bahwa faktor yang paling berpengaruh dalam maturitas tersebut adalah faktor hubungan antar pemangku kepentingan (stakeholder). Sedangkan hambatan-hambatan yang dihadapi adalah keterbatasan teknologi, keterampilan sumber daya manusia di lingkungan internal Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dan faktor eksternal.