digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

ABSTRAK Fidelia Naomi K Aritonang
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

BAB 1 Fidelia Naomi K Aritonang
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

BAB 2 Fidelia Naomi K Aritonang
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

BAB 3 Fidelia Naomi K Aritonang
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

BAB 4 Fidelia Naomi K Aritonang
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

BAB 5 Fidelia Naomi K Aritonang
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

BAB 6 Fidelia Naomi K Aritonang
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

PUSTAKA Fidelia Naomi K Aritonang
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

LAMPIRAN Fidelia Naomi K Aritonang
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

Pengembangan KEK Mandalika sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia dalam memajukan sektor pariwisata telah memunculkan berbagai dinamika konflik kepemilikan lahan yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk memahami asalusul, dinamika, dan dampak dari konflik kepemilikan lahan yang terjadi di KEK Mandalika, dengan fokus pada analisis interaksi antara pengembang, pemerintah, dan masyarakat setempat. Menggunakan metode kualitatif, studi ini menggabungkan analisis dokumen, wawancara mendalam, dan observasi langsung di lapangan untuk mengumpulkan data yang mencakup perspektif berbagai pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk ketidakjelasan status hukum lahan, ketidaksesuaian kompensasi, dan kekurangan komunikasi efektif antara semua pihak yang terlibat. Penelitian ini menyarankan kebutuhan mendesak akan strategi penyelesaian konflik yang lebih inklusif dan transparan, yang tidak hanya menyelesaikan masalah kepemilikan lahan tetapi juga memperhatikan kesejahteraan dan hak-hak masyarakat setempat. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi bagi pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam mengelola konflik kepemilikan lahan di kawasan ekonomi khusus lainnya di Indonesia.