ABSTRAK Fidelia Naomi K Aritonang
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
BAB 1 Fidelia Naomi K Aritonang
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
BAB 2 Fidelia Naomi K Aritonang
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
BAB 3 Fidelia Naomi K Aritonang
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
BAB 4 Fidelia Naomi K Aritonang
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
BAB 5 Fidelia Naomi K Aritonang
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
BAB 6 Fidelia Naomi K Aritonang
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
PUSTAKA Fidelia Naomi K Aritonang
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
LAMPIRAN Fidelia Naomi K Aritonang
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Pengembangan KEK Mandalika sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia
dalam memajukan sektor pariwisata telah memunculkan berbagai dinamika konflik
kepemilikan lahan yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk memahami asalusul, dinamika, dan dampak dari konflik kepemilikan lahan yang terjadi di KEK
Mandalika, dengan fokus pada analisis interaksi antara pengembang, pemerintah,
dan masyarakat setempat. Menggunakan metode kualitatif, studi ini
menggabungkan analisis dokumen, wawancara mendalam, dan observasi langsung
di lapangan untuk mengumpulkan data yang mencakup perspektif berbagai
pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik ini dipicu
oleh berbagai faktor, termasuk ketidakjelasan status hukum lahan, ketidaksesuaian
kompensasi, dan kekurangan komunikasi efektif antara semua pihak yang terlibat.
Penelitian ini menyarankan kebutuhan mendesak akan strategi penyelesaian konflik
yang lebih inklusif dan transparan, yang tidak hanya menyelesaikan masalah
kepemilikan lahan tetapi juga memperhatikan kesejahteraan dan hak-hak
masyarakat setempat. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan
rekomendasi bagi pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi yang
efektif dalam mengelola konflik kepemilikan lahan di kawasan ekonomi khusus
lainnya di Indonesia.