Perpustakaan Digital ITB

Sektor energi memiliki tugas penting untuk menyediakan bahan bakar bagi masyarakat untuk menjalankan bisnis dan rumah tangga mereka. Di sisi lain, sektor energi juga merupakan salah satu kontributor utama emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Pemerintah Indonesia telah menetapkan strategi jangka panjang untuk beralih ke energi yang lebih rendah karbon guna meningkatkan ketahanan ekonomi negara dan pembangunan berkelanjutan. Untuk mewujudkan strategi tersebut, sektor energi di Indonesia harus menerapkan rencana transisi energi dengan mendiversifikasi portofolio mereka dengan menggabungkan energi terbarukan ke dalam operasi mereka guna mengurangi jejak karbon. Indonesia memiliki sumber daya panas bumi yang melimpah; oleh karena itu, pengembangan energi panas bumi dapat menjadi salah satu tahap dalam proses tersebut. Tinjauan literatur dan wawancara dengan pemangku kepentingan dilakukan untuk mengidentifikasi variabel kunci yang dapat berkontribusi pada optimalisasi potensi panas bumi di Indonesia dalam upaya pengurangan emisi. Diagram gambaran umum disusun untuk menggambarkan semua pemangku kepentingan dan variabel yang terlibat. Bauran energi, penerapan pajak karbon, harga kredit karbon, waktu penyelesaian proyek, pendanaan eksternal, dan insentif pemerintah adalah beberapa variabel kunci yang diidentifikasi. Elemen-elemen penting ini kemudian dimasukkan ke dalam model dinamika sistem untuk menilai efek kuantitatif dari perubahan pada variabel-variabel tersebut terhadap pencapaian target kapasitas panas bumi dan pengurangan emisi baik secara nasional maupun di dalam perusahaan. Ada dua puluh sembilan skenario yang dikembangkan dari sembilan skenario kelompok termasuk dua kombinasi intervensi. Hasil simulasi menunjukkan bahwa pengembangan potensi energi panas bumi di Indonesia dapat dipercepat dengan komitmen pemangku kepentingan yang kuat untuk menyediakan insentif spesifik dan ketersediaan sumber keuangan. Selain itu, untuk mengurangi emisi, pemangku kepentingan dapat bekerja sama untuk memperkuat instrumen kebijakan seperti penerapan pajak karbon, menetapkan bagian yang lebih tinggi untuk campuran energi terbarukan, dan mendukung industri berbasis karbon (misalnya mekanisme perdagangan karbon) selain dari pengembangan energi terbarukan. Melangkah maju, sangat penting bagi semua pemangku kepentingan untuk bekerja sama secara efektif dalam memanfaatkan mekanisme keuangan, dan kerangka kerja regulasi untuk membuka potensi penuh energi panas bumi di Indonesia.